Aktivis Mahasiswa di Makassar: Kenapa KPU Bisa Loloskan Gibran?

PORTALUTAMA.NET, MAKASSAR — Koordinator Komite Rakyat Demokratik (Komrad), Muhammad Nur Hidayat, menyesalkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Hal tersebut disampaikan Hidayat di sela-sela aksi unjuk rasa memperingati dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di kawasan flyover, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Selasa (20/10/2026).

Ia mempertanyakan keputusan KPU yang meloloskan Gibran di tengah polemik persyaratan ijazah yang kembali menjadi perdebatan.

Baginya, persoalan tersebut seharusnya menjadi perhatian terhadap proses verifikasi persyaratan pencalonan yang dilakukan penyelenggara pemilu.

Komrad Pertanyakan Keputusan KPU Loloskan Gibran

Hidayat mengatakan, pihaknya menaruh perhatian terhadap KPU yang meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Ia mempertanyakan bagaimana proses verifikasi persyaratan pencalonan dilakukan, khususnya terkait polemik dokumen pendidikan Gibran yang terus menjadi perdebatan.

“Yang lalu persoalan ketidakadanya ijazah wakil presiden itu tentunya kami sebenarnya mensoroti adalah KPUnya,” ujar Hidayat kepada awak media.

Ia kemudian mempertanyakan keputusan KPU tersebut dengan mengaitkannya pada persoalan ijazah yang menurutnya menjadi salah satu persyaratan pencalonan.

“Kenapa bisa diloloskan ketika memang MK hari ini memutuskan persoalan tidak adanya ijazah wakil presiden sedangkan itu salah satu persyaratan yang harusnya dilalui,” lanjutnya.

Kuliti Prabowo dan Sejumlah Persoalan Politik

Selain bicara soal pendidikan Gibran, Hidayat juga mengkritik situasi politik nasional.

Ia menekankan, sejumlah persoalan yang sebelumnya ramai dipersoalkan oleh berbagai pihak tidak selalu berujung pada perubahan posisi politik pihak yang menjadi sasaran kritik.

Ia menyinggung Prabowo serta dugaan pelanggaran HAM berat berupa penculikan pada masa lalu yang kerap menjadi bahan perdebatan publik.

“Tetapi hari ini kita melihat bahwa wakil presiden tetap kokoh, seperti juga Prabowo, teman-teman di depan istana bertahun-tahun mereka berisik persoalan presiden Prabowo khususnya diduga terlibat dalam dugaan pelanggaran HAM berat penculikan Wawan misalnya atau siapalah namanya dan sebagainya,” tukasnya.

Hidayat juga mengangkat persoalan buruh yang menurutnya masih menjadi pekerjaan rumah di Kota Makassar.

“Hari ini kita melihat di kota Makassar masih banyak ketimpangan terhadap buruh,” jelasnya.

Selain itu, ia turut menyinggung dinamika politik terkait sejumlah tokoh yang sebelumnya mendapat kritik, tetapi pada akhirnya tetap dilantik atau menduduki jabatan pemerintahan.