PKS soal Menguatnya Isu Reshuffle: Opini Publik Penting Jadi Pertimbangan

PORTALUTAMA.NET,JAKARTA — Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera buka suara terkait menguatnya isu perombakan kabinet atau reshuffle.

Mardani meminta Presiden Prabowo Subianto bijak dalam mengangkat anggota kabinet. Sehingga tidak ada lagi yang terjarinf korupsi.

“Mendoakan Presiden bisa bijak mencari pembantu. Jangan ada lagi pembantu yang kena kasus korupsi,” kata Mardani dikutip dari unggahannya di X, Senin (21/9/2026).

Di sisi lain, dia juga meminta pengawasan yang tegas. Agar korupsi bisa dicegah sebelum terjadi.

“Pengawasan dan kepemimpinan mesti tegas dan bisa mencegah korupsi,” ucapnya.

Menurut Mardani, Prabowo mesti punya alat ukur yang jelas dalam mengevaluasi anggotanya.

“Pak @prabowo harus memiliki parameter yang jelas dalam mengevaluasi seluruh anggota kabinetnya,” ujarnya.

Meski Prabowo punya hak untuk menentukan, namun opini publik mesti tetap dipertimbangkan.

“Benar hak prerogatif, tapi common sense dan opini publik juga utama dan penting untuk jadi pertimbangan,” pungkasnya.

Isu Reshuffle Menguat

Reshuffle menguat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut perkara dugaan suap terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) Summarecon, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meski tak jadi tersangka, juga disebut-sebut dalam perkara ini.

Perkembangan perkara tersebut turut memunculkan kembali wacana perombakan kabinet.

Aliansi Gerakan Indonesia Berani (Gibran) Nasional menilai, Presiden Prabowo Subianto dapat mengevaluasi posisi Nusron apabila penyidikan KPK berkembang dan perkara tersebut dinilai berdampak terhadap efektivitas pemerintahan.

(Arya/Fajar)