Kapolri Buka Peluang Polwan Jadi Pemimpin Tertinggi Polri, Boni Hargens Sebut Ada Perubahan Besar dalam Cara Berpikir Institusi

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Analis politik dan hukum Boni Hargens mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang membuka peluang Polisi Wanita (Polwan) menjadi pemimpin tertinggi di tubuh Polri pada masa mendatang.

Dorongan tersebut disampaikan Listyo Sigit saat membuka The 63rd International Association of Women Police (IAWP) Annual Training Conference 2026 di Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu (20/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menegaskan Polwan memiliki kesempatan untuk mengembangkan karier hingga jenjang tertinggi. Ia juga menyebut kepolisian di sejumlah negara, termasuk Australia dan Belanda, telah memberikan ruang bagi perempuan untuk memimpin institusi kepolisian.

Kapolri bahkan menyampaikan harapan agar pada masa mendatang Indonesia memiliki kesempatan dipimpin seorang kepala kepolisian perempuan.

“Harapan kami beberapa puluh tahun ke depan, Indonesia juga akan ada kesempatan dipimpin oleh seorang kepala polisi wanita,” ujar Sigit.

Menurut data yang disampaikan Kapolri, jumlah Polwan saat ini sekitar 29 ribu personel atau 6,2 persen dari total lebih dari 450 ribu personel Polri. Ia mendorong Polwan terus meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan kualitas kepemimpinan agar mampu mengisi lebih banyak posisi strategis.

Boni Hargens menilai pernyataan tersebut tidak sekadar berbicara mengenai penempatan perempuan dalam struktur kepolisian. Menurut dia, dorongan terhadap kepemimpinan Polwan menunjukkan adanya perubahan cara pandang mengenai pengembangan institusi.

“Apa yang disampaikan Kapolri merupakan suatu terobosan paradigmatik signifikan yang mencerminkan Polri di bawah pimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengalami kemajuan yang magnifikan, tidak hanya dalam reformasi kelembagaan, tetapi dalam reformasi berpikir. Pada waktunya nanti, terobosan berpikir macam ini niscaya membawa Polri pada tahapan budaya institusi yang jauh lebih menjanjikan bagi pembangunan hukum dan demokrasi di Indonesia,” demikian disampaikan Boni dalam rilis yang diterima redaksi, Senin (21/9/2026).

Boni menilai pembicaraan mengenai kepemimpinan perempuan perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan yang berkelanjutan. Menurutnya, perubahan paradigma akan memiliki arti apabila dibarengi dengan penguatan kapasitas dan kesempatan yang terbuka bagi Polwan untuk mengisi jabatan strategis.

Ia juga menilai pengembangan kepemimpinan Polwan perlu berjalan beriringan dengan sistem berbasis kompetensi dan prestasi. Dengan demikian, kesempatan untuk menempati jabatan strategis dapat terbuka berdasarkan kemampuan dan rekam kinerja.