Prabowo ‘Benci’ Pakar, Prof Henri: Padahal Dia Anak Kandung Intelektual Prof Soemitro

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyindir sejumlah pakar dalam pidatonya di peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) mendapat respons Guru Besar Universitas Airlangga, Prof Henri Subiakto.

Prabowo sebelumnya menyinggung para pakar yang menurutnya mengatasnamakan kepakaran ketika mengkritik pemerintah.

Dalam pidatonya di Jakarta, Jumat (18/9/2026), Prabowo menyebut ada pakar yang dinilainya terlalu merasa pintar hingga justru melontarkan fitnah.

Henri Sebut Prabowo Terlihat Tidak Suka Pakar

Pernyataan tersebut kemudian dibaca Henri sebagai bagian dari pola komunikasi politik tertentu.

Ia menilai respons terhadap kelompok intelektual, terutama mereka yang kritis terhadap pemerintah, menunjukkan kecenderungan yang anti-intellectualism.

“Prabowo nampaknya tidak suka bahkan benci dengan Pakar, terutama pada mereka yang mengritiknya,” ujar Henri, dikutip fajar.co.id, Minggu (20/9/2026).

Menurut Henri, istilah anti-intellectualism digunakan untuk menggambarkan sikap yang skeptis atau bermusuhan terhadap kelompok intelektual, akademisi, maupun kaum terdidik.

“Sikap seperti ini sering disebut anti-intellectualism, merujuk pada orang atau pemimpin yang bersikap skeptis, tidak percaya, bahkan bermusuhan terhadap intelektual, akademisi, kaum terdidik, serta kegiatan intelektual yang disebut pakar,” tukasnya.

Prof. Henri: Pakar Kerap Diposisikan Berbeda

Henri selanjutnya menguraikan karakteristik yang menurutnya kerap muncul dalam sikap anti-intellectualism.

Dalam pandangannya, kelompok intelektual dapat ditempatkan sebagai kelompok yang berbeda dari masyarakat umum.

“Pakar atau kaum intelektual dianggap sebagai kelompok yang berbeda dari rakyat biasa, terlalu teoritis, tidak praktis, atau bahkan berbahaya,” ucap dia.

Henri menekankan bahwa istilah anti-intellectualism kerap muncul ketika pemimpin menggunakan retorika populis untuk berhadapan dengan kelompok intelektual yang kritis.

“menggambarkan retorika populis dari pemimpin yang aslinya berkarakter otoriter, yang suka menyerang elit intelektual, profesor, atau pakar,” cetusnya.

Kata Henri, kelompok intelektual yang kritis dapat dipandang mengganggu ketika mereka mempertanyakan kebijakan pemerintah atau menawarkan sudut pandang berbeda.

“Baginya kaum intelektual itu dianggap mengganggu karena cenderung mempertanyakan kebijakan kekuasaan dan menyebarkan pemikiran kritis,” imbuhnya.

Henri juga memberikan penilaiannya terhadap pola hubungan pemerintahan Prabowo dengan kritik dari luar pemerintahan.