Wacana Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 5 Persen Bikin Geger, Jimly Asshiddiqie Malah Usul Threshold 0 Persen

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA – Wacana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 5 persen mengemuka dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Sejumlah partai politik menyatakan dukungan terhadap angka tersebut, sementara eks Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menawarkan alternatif berbeda.

Jimly menilai kenaikan parliamentary threshold menjadi 5 persen dapat mendorong konsolidasi politik. Namun, ia juga mengingatkan adanya potensi penolakan dari masyarakat maupun partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR.

“Naik 5 persen dan berlaku nasional DPR atau DPRD sangat baik untuk konsolidasi politik,” kata Jimly dikutip dari unggahannya di X, Kamis (18/9/2026).

Menurut Jimly, penerapan ambang batas 5 persen berpotensi menghadapi tantangan karena masih ada warga yang menginginkan pilihan politik lain di luar partai yang saat ini memiliki kursi di DPR.

“Tapi pasti juga ditantang warga yang tidak puas dengan kinerja 8 parpol di DPR sekarang dan ingin ada saluran lain,” ucapnya.

Jimly kemudian menawarkan skema alternatif. Ia mengusulkan parliamentary threshold ditetapkan 0 persen, tetapi struktur fraksi di DPR disederhanakan.

“Alternatifnya bisa threshold di 0 persen saja tapi fraksi di DPR dibuat 2 saja: pemerintah vs non pemerintah,” terangnya.

Gerindra Sepakat Parliamentary Threshold 5 Persen

Wacana parliamentary threshold 5 persen mendapat dukungan dari Partai Gerindra. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono mengatakan partainya menyepakati angka tersebut dalam pembahasan revisi UU Pemilu.

Menurut Sugiono, pembahasan ambang batas parlemen dilakukan dalam pertemuan sejumlah ketua umum partai politik koalisi pemerintah. Dalam pertemuan tersebut, Gerindra diwakili Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

“Sepertinya semua sepakat, tapi saya kira saya tidak bisa berbicara atas nama partai-partai lain. Tapi Gerindra juga sepakat soal PT 5 persen. Seperti juga kemarin Golkar juga menyampaikan ya, PKS juga menyampaikan, dan saya kira itu yang kita sepakati,” katanya.

Sugiono mengatakan pertemuan lanjutan antarketua umum partai politik koalisi pemerintah akan kembali digelar untuk membahas sejumlah hal lain terkait revisi UU Pemilu.

“Itu yang kemarin dibicarakan. Nanti kan ujungnya kesepakatan ya kita kumpul lagi,” katanya.

Ia juga memastikan presidential threshold belum menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut. Sugiono menyebut pembahasan juga perlu memperhatikan agar suara masyarakat tetap terakomodasi.

“Kemudian juga bagaimana suara-suara rakyat atau yang tersisa tetap bisa terakomodir dengan baik,” katanya.