Guru dan Nakes Luput dari Pidato Prabowo, Herman Suparman: Kalau Mau Bangsa Jaya, Sejahterakan Mereka

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI mendapat sejumlah catatan dari berbagai kalangan.

Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif KPPOD, Herman N Suparman, yang menyoroti isu kesejahteraan tenaga pendidik dan kesehatan.

Herman menilai perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan tidak cukup hanya diwujudkan melalui pembangunan maupun renovasi fasilitas.

Ia melihat, kualitas layanan publik juga sangat bergantung pada kesejahteraan orang-orang yang berada di garis depan, terutama guru dan tenaga kesehatan.

Herman pun menyayangkan persoalan tersebut tidak menjadi bagian penting dalam pidato Presiden.

Herman Ingatkan Soal Gaji Guru dan Tenaga Kesehatan

Herman mengatakan ada dua persoalan utama yang menjadi catatan kritisnya terhadap pidato Prabowo.

Pertama, ia menyinggung tidak adanya pembahasan mengenai gaji maupun kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan.

“Presiden sama sekali tidak menyinggung gaji atau kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan,” ujar Herman dikutip fajar.co.id, Minggu (16/8/2026).

Kata Herman, pendidikan dan kesehatan memang layak ditempatkan sebagai investasi jangka panjang untuk membangun bangsa.

Namun, investasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti sekolah.

Renovasi Sekolah Saja Disebut Tidak Cukup

Herman menekankan bahwa pemerintah juga harus memberikan perhatian terhadap manusia yang menjalankan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

“Padahal, kalau mau tempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai investasi untuk kejayaan bangsa, kita tidak hanya bicara renovasi sekolah,” Herman menuturkan.

“Tetapi kita harus bicara kesejahteraan dan juga gaji dari manusia yang menjalankannya, yaitu guru dan tenaga kesehatan,” tambahnya.

Ia kemudian membandingkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan sejumlah profesi dengan isu yang disampaikan Presiden dalam pidatonya.

Baginya, Prabowo sempat menyinggung persoalan gaji hakim, tetapi tidak memberikan penekanan serupa terhadap guru dan tenaga kesehatan.

“Menariknya, Presiden hanya menyinggung gaji hakim. Bukannya tidak penting, tetapi pertanyaannya adalah, kenapa gaji guru dan tenaga kesehatan tidak ditempatkan pada isu yang sama?,” timpalnya.

Kinerja Pemerintah Daerah Juga Disorot

Selain kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan, Herman memberikan catatan kedua terkait posisi pemerintah daerah dalam pembangunan nasional.

Ia menilai pidato Presiden nyaris tidak membahas peran maupun kinerja pemerintah daerah, padahal banyak pelayanan dasar kepada masyarakat berlangsung melalui pemerintah daerah.