Babak Baru Dugaan Skandal Sogok Rp20 Juta kepada Mahasiswa

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia mengusut tuntas dugaan pemberian uang sebesar Rp20 juta kepada sejumlah mahasiswa oleh oknum polisi.

Dugaan tersebut mencuat setelah disampaikan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin.

Menurut pengakuan yang beredar, uang tersebut diduga diberikan untuk menggeser titik aksi demonstrasi dari kawasan Istana Presiden ke Gedung DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta.

Abdullah, yang akrab disapa Abduh, menilai dugaan tersebut harus segera ditindaklanjuti melalui investigasi yang objektif dan transparan. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan kebenaran informasi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

“Polri harus melakukan investigasi untuk membuktikan benar atau tidaknya pernyataan tersebut. Investigasi ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” kata Abduh dalam keterangannya, dilansir pada Senin (29/6/2026).

Ia meyakini Polri memiliki mekanisme pengawasan internal yang mampu menangani dugaan tersebut secara profesional. Karena itu, setiap informasi yang berkembang diharapkan dapat diuji berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.

Menurut Abduh, apabila dugaan keterlibatan oknum aparat tidak segera diusut, kondisi itu berpotensi memunculkan spekulasi serta persepsi negatif di tengah masyarakat mengenai netralitas aparat penegak hukum.

Karena itu, ia meminta proses penyelidikan dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran, pelaku disebut harus dikenai sanksi sesuai ketentuan disiplin maupun kode etik yang berlaku.

Namun, Abduh menegaskan pengungkapan perkara tersebut tidak boleh berhenti pada pihak yang diduga menyerahkan uang. Aparat juga diminta mengungkap pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.

Menurut dia, apabila dugaan penggeseran lokasi demonstrasi benar terjadi, hal itu berpotensi menimbulkan persepsi seolah-olah terdapat upaya mempertentangkan pemerintah dengan DPR RI.

Persepsi semacam itu dinilai dapat mengganggu pemahaman publik terhadap mekanisme checks and balances antarlembaga negara.

“Aktor intelektual itu harus diungkap dan dimintai pertanggungjawaban moral. Tujuannya agar peristiwa serupa tidak terulang serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan kelompok kepentingan, termasuk mahasiswa sebagai bagian dari kontrol demokrasi, tetap terjaga,” ujarnya.