Presiden Prabowo Mengaku Tahu Pihak yang Danai Demonstran, Andreas Hugo Pareira Nilai hanya Ancaman

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Pidato Presiden Prabowo Subianto yang mengaku mengetahui pihak yang mendanai demonstran memunculkan perbincangan baru di tengah publik, terutama elite politik.

Pengakuan Presiden Prabowo yang disampaikan di hadapan masyarakat umum itu, idealnya disikapi dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata. Tidak berhenti pada pernyataan lantas tidak ada tindak lanjutnya.

Harapan tersebut salah satunya disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira. Dia mengatakan saat ini yang dibutuhkan ialah tindak nyata setelah Presiden RI mengetahui demonstrasi yang dikategorikan bayaran.

“Langkah dan tindakan apa yang dilakukan, terhadap demonstrasi yang substantif dan mana demonstrasi bayaran,” ujarnya.

Paling tidak, penting untuk mengungkap siapa pihak yang mendanai demonstrasi tersebut dan apa motifnya sehingga menyiapkan anggaran untuk kegiatan demo. Hal itu penting agar tidak terjadi persepsi liar atau saling curiga di antara para demonstran.

Namun, Andreas menangkap apa yang disampaikan Presiden Prabowo itu hanya bernada ancaman semata ketika membahas demonstrasi bayaran dalam pidato di Gorontalo. “Kalau melihat ucapan presiden dalam pidatonya, justru terkesan nada ancaman terhadap rakyatnya sendiri,” ujarnya.

Lebih lanjut dia menilai, wajar Presiden RI Prabowo Subianto membedakan demonstrasi yang substantif dan bayaran. Sebab, kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu, Presiden RI memegang kuasa terhadap alat negara, sehingga bisa membedakan demonstrasi. “Tidak sulit bagi presiden untuk mengetahuinya,” ujar Andreas.

Dia mengatakan rakyat tentu paham jabatan setingkat Presiden RI bisa membedakan jenis demonstrasi tanpa harus disampaikan ke publik. “Tanpa presiden menyampaikan di depan umum pun kita memahami bahwa presiden mengetahui itu,” ujar Andreas.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar, beranggapan bahwa pernyataan Prabowo soal dugaan demonstrasi bayaran pasti didasarkan informasi akurat dari aparat negara. “Ya, sinyalemen Presiden berdasarkan informasi yang beliau terima. Kan, ada aparat negara yang bisa mendeteksi,” kata dia.

Dia menilai, pernyataan presiden itu mengandung pesan kepada semua pihak terutama yang selama ini menyiapkan dana untuk demonstran atau menunggangi untuk menghentikan kegiatannya. “Jadi yang membayar atau mendanai sebaiknya tidak diteruskan, apalagi jika tujuannya untuk mengganggu stabilitas,” ujarnya.

Yang pasti kata Sarmuji, pemerintah akan selalu menghargai setiap bentuk kritik yang ditujukan kepada pemerintah dan kebebasan berpendapat dari masyarakat sebagai bagian dari demokrasi.