7 Bulan Lapor Bareskrim Belum Ada Pemeriksaan, Korban Dugaan Penipuan Tanah Siapkan Surat untuk Presiden

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Polemik dugaan penipuan dan penggelapan dalam transaksi jual beli tanah di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, kembali mencuat. Korban dugaan perkara tersebut, John Gerki Morin, berencana meminta perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto karena menilai proses hukum yang dilaporkannya ke Bareskrim Polri sejak November 2025 belum menunjukkan perkembangan berarti.

Melalui kuasa hukumnya, John mempertanyakan lambannya penanganan laporan yang berkaitan dengan transaksi tanah seluas 2,4 hektare tersebut. Ia menilai sejumlah pihak yang dianggap mengetahui dan memiliki keterkaitan dengan perkara belum dipanggil untuk memberikan keterangan.

Kuasa hukum John, Sebastian Salang, menyebut laporan yang telah berjalan lebih dari tujuh bulan itu belum mengalami perkembangan signifikan. Pihaknya pun berencana menyurati Presiden Prabowo agar mendapatkan perhatian terkait proses penegakan hukum.

“Kita buat laporan di Mabes Polri sejak November 2025 dan sekarang sudah Juni 2026, kasus ini sama sekali tidak bergerak dan Saleh Asnawi tidak dipanggil, notaris dan Paramount juga belum dipanggil, padahal ini pihak terkait yang sangat penting untuk membongkar atau menjernihkan duduk soal kasus ini,” ujar Sebastian dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis 18 Juni.

Menurut Sebastian, langkah tersebut dilakukan karena pihaknya ingin memastikan proses hukum berjalan secara transparan dan profesional. Ia menilai percepatan penanganan perkara juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam memberantas praktik mafia tanah.

“Karena Pak Presiden sedang gencar-gencarnya berupaya memberantas mafia tanah, jadi menurut kita kasus-kasus seperti ini musti didorong penegak hukum untuk menindaklanjuti,” katanya.

Selain Presiden, tim hukum John Morin juga akan menyampaikan surat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Langkah tersebut dilakukan karena perkara ini disebut berkaitan dengan nama pejabat publik.

“Begitu juga kita dorong Kementerian Dalam Negeri supaya segera mengambil langkah karena ini berkaitan dengan kredibilitas dan integritas penyelenggara negara,” ujar Sebastian.

Tak berhenti di situ, pihak John juga berencana mengirimkan surat kepada Partai Gerindra sebagai partai tempat Mohammad Saleh Asnawi bernaung.

“Kita tidak hanya sekadar menyampaikan ini kepada media, tapi kita juga akan mengirim surat baik kepada Presiden, kemudian karena beliau dari Partai Gerindra jadi kita juga kirim surat ke Partai Gerindra. Kita berharap partai-partai juga serius merespons kader-kadernya yang melakukan hal-hal seperti ini,” katanya.