Reklamasi CPI: Mimpi Kota Dunia dan Nasib Nelayan Makassar

Oleh: Muhammad Alif Hamran
(Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik Universitas Hasanuddin)

Makassar dikenal sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di luar Jawa, sekaligus pintu gerbang ekonomi Indonesia Timur. Sejak satu dekade terakhir, wajah pesisir baratnya berubah drastis dengan munculnya kawasan reklamasi Center Point of Indonesia (CPI).

Proyek ini digadang-gadang sebagai simbol modernisasi: pusat bisnis, ruang publik, dan kawasan elite baru yang akan mengangkat Makassar sejajar dengan kota-kota dunia. Namun, di balik gemerlap rencana tersebut, muncul pertanyaan yang jauh lebih mendasar: pembangunan ini sebenarnya untuk siapa, dan siapa yang paling menanggung biayanya?

Realitas di lapangan menunjukkan gambaran yang lebih kompleks. Proses reklamasi yang menimbun ratusan hektare laut di kawasan Untia, Tallo, dan sekitarnya, dilaporkan berdampak pada perubahan arus laut, pendangkalan, hingga menyusutnya wilayah tangkap nelayan tradisional.

Sejumlah kelompok masyarakat sipil dan akademisi mencatat bahwa nelayan kecil di pesisir Makassar kini harus melaut lebih jauh untuk mendapatkan hasil yang sama, sementara biaya operasional meningkat. Di sisi lain, kawasan CPI yang baru justru dirancang untuk segmen properti kelas atas, pusat perbelanjaan modern, dan ruang investasi berskala besar yang sulit diakses oleh warga pesisir itu sendiri.

Bagi masyarakat nelayan di pesisir Makassar, perubahan yang terjadi justru terasa sangat nyata. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa reklamasi CPI berdampak pada penurunan pendapatan nelayan, menyempitnya wilayah tangkap, perubahan akses melaut, hingga meningkatnya biaya operasional karena nelayan harus berputar lebih jauh untuk mencapai lokasi penangkapan.

Dalam kondisi seperti ini, pembangunan yang semestinya menghadirkan kesejahteraan justru memunculkan beban baru bagi kelompok yang paling dekat dengan wilayah terdampak.

Masalahnya bukan hanya soal ekonomi. Reklamasi juga menyentuh dimensi sosial yang lebih luas. Penurunan hasil tangkapan berdampak pada kemampuan keluarga nelayan membiayai pendidikan dan kebutuhan dasar lain, sementara tekanan ekonomi kerap memicu konflik antara warga, pemerintah, dan pengembang.

Dengan kata lain, persoalan CPI bukan sekadar benturan antara proyek dan aktivitas melaut, melainkan benturan antara model pembangunan yang berorientasi pada citra kota dengan realitas hidup masyarakat pesisir yang bergantung penuh pada ekosistem laut.

Di titik ini, kritik terhadap CPI perlu diletakkan dalam kerangka pembangunan yang lebih adil. Teori pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan efek menetes ke bawah (trickle-down effect) sering kali terlalu optimistis, karena mengasumsikan manfaat pembangunan akan otomatis dirasakan semua pihak.