Budiman Sudjatmiko Cs Diusir dari UGM, Heru Subagia: Sangat Tragis dan Memalukan

June 17, 2026 Redaksi

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Pembubaran paksa diskusi yang menghadirkan sejumlah pejabat Kabinet Prabowo-Gibran di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) terus menuai perhatian dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Ketua Kagama Cirebon, Heru Subagia.

Heru mengatakan, peristiwa tersebut bukan sekadar aksi penolakan mahasiswa terhadap sebuah forum diskusi.

Menurutnya, insiden itu mencerminkan semakin lebarnya jarak antara pemerintah dengan kalangan kampus, khususnya mahasiswa.

Ia bahkan menyebut kejadian tersebut sebagai peristiwa yang memalukan bagi pemerintah karena melibatkan menteri dan wakil menteri yang datang sebagai representasi negara.

Mahasiswa dan Publik Kehilangan Kepercayaan

Heru menilai pembubaran forum yang dihadiri sejumlah pejabat negara menunjukkan adanya penurunan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

“Kejadian mengerikan dan sangat memalukan ketika perwakilan Kabinet Prabowo-Gibran hadir di sekitar UGM menghadiri diskusi,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Selasa (16/6/2026).

“Dan, menjadi keharusan mahasiswa UGM membubarkan,” tambahnya.

Lanjut Heru, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat, khususnya mahasiswa, tidak lagi menaruh penghormatan yang sama terhadap pejabat publik sebagaimana sebelumnya.

“Secara umum, masyarakat dan mahasiswa sudah tidak menaruh kepercayaan dan penghargaan atas institusi juga perwakilannya dalam hal ini Menteri dan Wamen,” ucapnya.

Dialog yang Berujung Penolakan

Heru menyayangkan sebuah forum yang seharusnya menjadi ruang pertukaran gagasan justru berakhir dengan penolakan dari mahasiswa.

Baginya, kampus selama ini dikenal sebagai ruang dialog yang terbuka untuk berbagai pandangan, termasuk dari pemerintah.

“Hingga dalam sebuah acara yang secara logika adalah dialog bertukar pikiran, ide, dan gagasan, antara mahasiswa dan wakil pemerintahan, pada akhirnya dihinakan sehina-hinanya dengan dibubarkan oleh mahasiswa,” tukasnya.

Lebih jauh, Heru menganggap penolakan tersebut menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa tidak lagi melihat pejabat pemerintah sebagai representasi aspirasi masyarakat.

“Dalam konteks kedaulatan, politik yang merepresentasikan Presiden dan wakilnya, Menteri, dan Wamen, tidak lagi menjadi bagian representasi dari amanah dari rakyat itu sendiri,” imbuhnya.

Karenanya, ia menekankan bahwa pemerintah perlu menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan evaluasi serius.

“Karenanya, kejadian ini dengan diusirnya Budiman Sudjatmiko Cs, pemerintah dan instansinya sudah kehilangan jati diri,” tegas Heru.