Kenaikan Harga Pertamax Diduga Jadi Pintu Masuk Naiknya Tarif Listrik, LPG, hingga Pertalite

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi dinilai tidak seharusnya menjadi alasan untuk menyesuaikan tarif listrik, harga LPG bersubsidi, maupun BBM subsidi jenis Pertalite. Pemerintah dinilai masih memiliki ruang fiskal untuk menjaga keterjangkauan harga energi yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, mengatakan gejolak harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah memang memberikan tekanan terhadap biaya penyediaan energi nasional. Namun, kondisi tersebut tidak otomatis harus direspons dengan menaikkan harga energi bersubsidi.

“Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana ketahanan fiskal negara dalam menjaga tarif listrik dan harga LPG tetap terjangkau,” kata Ateng dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Menurut dia, kenaikan harga minyak mentah dunia dan depresiasi rupiah berdampak langsung terhadap biaya produksi dan impor energi. PLN, misalnya, harus membeli energi primer dengan harga yang lebih tinggi, sementara kebutuhan impor LPG juga menjadi lebih mahal karena seluruh transaksinya menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat.

“Deviasi ini otomatis meningkatkan biaya energi nasional. PLN harus membeli energi primer dengan harga yang lebih mahal, sementara impor LPG juga menjadi jauh lebih mahal karena seluruh transaksinya menggunakan dolar AS,” ujarnya.

Meski demikian, Ateng menilai masyarakat tidak perlu langsung berasumsi bahwa kenaikan harga BBM non subsidi akan diikuti dengan penyesuaian harga Pertalite. Menurut dia, pemerintah masih memiliki berbagai instrumen kebijakan untuk mempertahankan harga BBM subsidi, selama distribusi dan tata kelola anggaran dilakukan secara tepat.

“Masyarakat perlu memahami bahwa kondisi tersebut tidak otomatis Pertalite ikut naik. Pemerintah masih memiliki instrumen untuk mempertahankan harga BBM subsidi apabila pengelolaan distribusi dan fiskalnya dilakukan secara disiplin,” katanya.

Ateng justru mengingatkan adanya potensi persoalan lain yang perlu diantisipasi pemerintah, yakni perpindahan konsumsi dari BBM non subsidi ke BBM subsidi. Selisih harga yang semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite dikhawatirkan mendorong masyarakat beralih menggunakan BBM subsidi.

Apabila fenomena tersebut terjadi secara masif, kuota Pertalite diperkirakan akan lebih cepat habis dan dapat meningkatkan beban subsidi serta kompensasi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Jika tidak diantisipasi, akan terjadi migrasi konsumsi secara masif dari pengguna BBM non subsidi ke BBM subsidi. Inilah yang berpotensi membebani APBN dan mengganggu ketahanan pasokan Pertalite,” ujar politisi Fraksi PKS itu.