Daftar Menteri Disorot Jelang Reshuffle, Siapa Bertahan dan Tersingkir? Istana Beri Bocoran

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melantik sejumlah pejabat negara pada Senin, 8 Juni 2026 di Istana Kepresidenan. Agenda tersebut memunculkan berbagai spekulasi di ruang publik, termasuk kemungkinan adanya perombakan kabinet.

Spekulasi itu muncul setelah posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan kosong menyusul pemberhentian Silmy Karim yang kini tengah menjalani proses hukum terkait kasus dugaan korupsi di KPK.

Namun, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah belum berencana mengisi jabatan wakil menteri tersebut dalam waktu dekat. Menurut dia, roda organisasi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan masih berjalan normal di bawah koordinasi menteri yang menjabat saat ini.

“Untuk sementara belum ada rencana pengisian dari jabatan yang ditinggalkan oleh wakil menteri yang sedang berproses hukum ini. Posisinya wakil menteri, artinya kegiatan atau tugas kementerian tersebut masih dapat berjalan oleh menterinya,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, 6 Juni 2026.

Prasetyo mengatakan pemerintah masih akan mengevaluasi kebutuhan organisasi sebelum memutuskan apakah posisi tersebut perlu segera diisi atau tidak.

Menurut dia, pengangkatan wakil menteri baru akan dipertimbangkan jika hasil evaluasi menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat kinerja kementerian.

“Nanti kita lihat. Kalau memang kebutuhan kita hitung harus melakukan penguatan dengan menunjuk wakil menteri, nanti kita lihat setelah kita evaluasi,” ujarnya.

Meski Istana telah memastikan adanya pelantikan pejabat pada awal pekan depan, Prasetyo tidak menjelaskan secara rinci jabatan apa saja yang akan dilantik Presiden.

Kepastian agenda pelantikan itu terjadi di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kemungkinan reshuffle Kabinet Merah Putih. Sejumlah posisi di pemerintahan menjadi sorotan setelah beberapa pejabat tersangkut persoalan hukum dan evaluasi kinerja kementerian terus berlangsung.

Hingga saat ini, pemerintah belum memberikan sinyal resmi mengenai adanya perombakan kabinet. Istana juga belum mengungkap daftar pejabat yang akan dilantik pada Senin besok.

Pakar Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta, Syurya Muhammad Nur menilai reshuffle diperlukan untuk memperkuat efektivitas pemerintahan, mempercepat realisasi program prioritas nasional, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik.

Syurya menekankan, memasuki fase konsolidasi pemerintahan, Presiden membutuhkan menteri yang bukan hanya memiliki kapasitas teknokratis, tetapi juga mampu mengeksekusi kebijakan secara efektif dan menjadi komunikator ulung bagi publik.