​Peneliti ISEAS: Kebijakan Pemerintah Atasi Masalah Bangsa Ibarat Mantra Dukun Palsu

PORTALUTAMA.NET, ​JAKARTA – Peneliti dari ISEAS–Yusof Ishak Institute, Made Supriatma, melayangkan kritik keras terhadap arah kebijakan pemerintah saat ini dalam mengatasi berbagai persoalan krusial negara. Pemerintah dinilai gagal mendiagnosis masalah dengan waras dan justru kerap menelurkan solusi yang tidak menyentuh akar persoalan.

​Made mengibaratkan pendekatan pemerintah saat ini seperti seorang “dukun palsu” yang mengobati pasiennya bukan dengan ilmu medis, melainkan dengan keyakinan buta dan mantra-mantra tanpa isi.

​”Pemerintah ini seperti dukun palsu. Ia bukan dokter. Ia memberikan pengobatan berdasar keyakinan bahwa dia benar, mendiagnosis sendiri, kemudian bermantra lewat pidato-pidato panjang lebar yang tidak ada isinya,” ujar Made melalui akun media sosialnya, Jumat (29/5/2026).

​Menurut pria asal Bali ini, pemerintah sering kali terjebak dalam delusi keberhasilan yang mereka ciptakan sendiri melalui retorika publik, tanpa menyadari bahwa solusi yang ditawarkan tidak manjur di lapangan.

​Solusi Instan yang Mengabaikan Realitas Ekonomi rakyat

​Made menyoroti sejumlah program unggulan pemerintah yang dinilai tidak sinkron antara masalah dan penyelesaiannya. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai penuntas masalah stunting hingga jebloknya nilai akademis siswa.

​Ia menilai pemerintah menutup mata terhadap dampak sosial ekonomi dari kebijakan ini, seperti nasib para pedagang kecil di sekitar sekolah.

​”Anak-anak dapat MBG, lalu bagaimana dengan kantin sekolah atau pedagang cilok, bakso tusuk, dan es teh di luar sekolah? Pemerintah menganggap itu tidak ada hubungannya. Padahal, mereka juga butuh makan,” kritik Made.

​Tak hanya sektor pendidikan, kritik tajam juga diarahkan pada sektor pangan dan agraria. Menanggapi penurunan minat generasi muda di sektor pertanian, pemerintah justru memilih pendekatan militeristik dengan membentuk ratusan batalion dan puluhan Komando Daerah Militer (Kodam) baru untuk bertani.

​”Para prajurit itu adalah anak-anak petani yang tidak mau lagi bertani lalu masuk tentara, hanya untuk disuruh menjadi petani lagi. Ini ironis,” cetusnya.

​Monopoli Distribusi dan Gurita Bisnis Baru

​Di sektor ekonomi dan tata niaga, Made mengkritisi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang direncanakan memonopoli distribusi barang kebutuhan pokok dari gas subsidi hingga beras.

Langkah ini dinilai berisiko mematikan rantai ekonomi rakyat yang selama ini hidup dari sektor pasar bebas, dengan dalih memberantas tengkulak.

​Hal serupa juga terlihat dalam penanganan kebocoran pajak dan pengelolaan sumber daya alam. Bukannya memperkuat fungsi Bea Cukai, pemerintah justru membentuk sistem ekspor satu pintu melalui PT Sumberdaya Danantara Indonesia.