Ferdinand Hutahaean Sebut Cicilan Rumah Subsidi 40 Tahun Bentuk Perbudakan

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, merespons rencana kebijakan cicilan rumah subsidi hingga 40 tahun yang tengah dikaji Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Dikatakan Ferdinand, skema kredit rumah jangka panjang tersebut justru berpotensi membebani masyarakat berpenghasilan rendah dalam waktu yang sangat lama.

Ia mengaku terganggu dengan pembahasan antara Kementerian PKP dan para pengembang terkait rencana tenor cicilan rumah subsidi hingga empat dekade.

Pertemuan Kementerian PKP dan Pengembang

Ferdinand menganggap pengembang sebenarnya tidak memiliki kaitan langsung dengan lamanya cicilan rumah subsidi.

Sebab, menurutnya, setelah akad kredit disetujui bank, pihak pengembang akan langsung menerima pembayaran secara penuh.

“Saya terus terang agak terganggu dengan program Kementerian Perumahan yang memanggil para bos-bos pengembang dan mengkaji cicilan rumah bersubsidi itu sampai 40 tahun,” ujar Ferdinand dikutip fajar.co.id, Minggu 24 Mei 2026.

“Nah sebetulnya pengembang ini tidak ada urusan sebetulnya dengan lama cicilan itu. Karena begitu akad kredit disetujui yang membayar itu kemudian adalah bank. Dan pengembang sudah dapat uang lunas setelah akad kredit disetujui,” tambahnya.

Cicilan 40 Tahun seperti Perbudakan

Ferdinand mempertanyakan alasan pemerintah memilih opsi memperpanjang tenor cicilan hingga 40 tahun.

“Nah persoalannya saya terganggu. Mengapa harus berpikir membuat cicilan itu 40 tahun,” katanya.

Ia melihat kebijakan tersebut justru berpotensi menjadi beban panjang bagi masyarakat kecil.

“Ini apakah bentuk meringankan beban masyarakat miskin untuk mendapatkan rumah atau ini adalah perbudakan abadi terhadap golongan masyarakat tidak mampu untuk memiliki rumah,” lanjut Ferdinand.

Ia bahkan menyebut skema cicilan jangka panjang itu sebagai bentuk perbudakan terhadap masyarakat miskin karena harus membayar cicilan selama puluhan tahun.

“Bayangkan 40 tahun masyarakat ini harus diperbudak membayar cicilan. Setiap bulan, setiap sebulan,” tukasnya.

Dorong Pemerintah Cari Solusi Lain

Ferdinand meminta pemerintah mencari terobosan lain agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki rumah tanpa harus terbebani cicilan hingga puluhan tahun.

Ia menyinggung kemungkinan penggunaan dana Tapera atau Taperum untuk membantu subsidi kepemilikan rumah masyarakat kecil.

“Salah satunya mungkin bisa menggunakan dana taperum. Dana taperum itu kalau tidak salah nilainya ratusan triliun, seratus triliun lebih,” Ferdinand menuturkan.

“Mengapa itu tidak digunakan mensubsidi para masyarakat tidak mampu untuk memiliki rumah,” tambahnya.