TB Hasanuddin Ingatkan Potensi Bandara Kertajati Jadi Pangkalan Militer Terselubung AS

PORTALUTAMA.NET,JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan Amerika Serikat (AS) menggunakan Banda Kertajati, Jawa Barat sebagai pusat Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) Pesawat Angkut Berat C-130 Hercules se-Asia. Hal ini membuat publik was-was.

 Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin meminta Pemerintah berhati-hati. Dia menilai kerja sama itu tidak bisa dipandang sebagai sekadar proyek industri penerbangan biasa.

“Keputusan menerima tawaran Amerika Serikat menjadikan Indonesia sebagai MRO hubs pesawat C-130 dan menetapkan Bandara Kertajati sebagai lokasinya harus dijalankan dengan sangat hati-hati dan transparan,” kata TB Hasanuddin dikutip dari Parlementaria, Sabtu (23/5/2026).

Menurutnya, perlu ada kejelasan cakupan operasional MRO. Jika hanya digunakan militer AS, maka perlu hati-hati.

“Jika fasilitas tersebut eksklusif untuk mendukung operasional pesawat militer Amerika Serikat di kawasan Asia, maka persepsinya bisa berkembang sebagai bentuk pangkalan militer AS di Indonesia,” kata TB Hasanuddin.

Jika itu terjadi, menurutnya berpotensi menabrak regulasi yang ada.

“Ini tentu harus dicermati karena dapat berbenturan dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia,” lanjut TB Hasanuddin.

Apalagi, kata dia, Bandara Kertajati saat ini berstatus bandara penerbangan sipil. Sementara AS, saat ini punya kepentingan strategis.

“Dan Bandara Kertajati saat ini berstatus bandara penerbangan sipil,” ucapnya.

Menurutnya, apabila digunakan sebagai pusat perawatan pesawat militer asing, perlu ada penyesuaian regulasi. Termasuk tata kelola, serta pengaturan zonasi yang jelas lantaran status Bandara Kertajati yang merupakan bandara sipil.

“Kalau nanti menjadi pusat perawatan pesawat militer, tentu harus ada pengaturan yang jelas agar tidak mengganggu fungsi pelayanan penerbangan sipil untuk masyarakat Jawa Barat,” tegasnya.

Dia menambahkan, di sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, Jepang, dan Filipina, kerja sama MRO dengan AS memang dilakukan untuk mendukung operasional pesawat militer AS di kawasan Indo-Pasifik.

“Namun, fasilitas tersebut umumnya ditempatkan di kawasan industri khusus atau fasilitas milik industri perawatan pesawat domestik,” jelasnya.

Karenanya, TB Hasanuddin meminta Pemerintah memastikan adanya manfaat nyata bagi industri pertahanan nasional, khususnya PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

“Prinsip utamanya adalah menjaga kedaulatan negara, memastikan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas, serta memperkuat industri pertahanan dalam negeri,” pungkasnya.