Anthony Budiawan: Fiskal Indonesia Sudah Masuk Zona Bahaya

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA – Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, blak-blakan terkait kondisi fiskal Indonesia yang disebut semakin mengkhawatirkan.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah terlalu sering membangun narasi optimistis di tengah sejumlah indikator ekonomi yang justru menunjukkan tekanan serius terhadap keuangan negara.

Anthony bahkan menyebut terdapat sejumlah paradoks dalam kebijakan dan komunikasi pemerintah terkait kondisi fiskal nasional saat ini.

Rasio Penerimaan Negara dan Bunga Utang

Anthony mengawali pernyataannya dengan menyinggung rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang disebut terus menurun.

“Kondisi fiskal Indonesia semakin memprihatinkan. Keuangan negara terus melemah. Rasio penerimaan negara terhadap PDB turun tajam, hanya mencapai 9,3 persen pada triwulan I 2026, terendah di antara negara-negara ASEAN-7,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Senin (18/5/2026).

Di saat yang sama, beban pembayaran bunga utang negara disebut terus meningkat hingga mencapai level yang dianggap berbahaya.

“Di sisi lain, pembayaran bunga utang negara terus melonjak, mencapai 25,1 persen terhadap penerimaan negara. Angka ini sangat tinggi dan sudah masuk kategori yang membahayakan keberlanjutan fiskal,” tukasnya.

Menurut Anthony, siapa pun yang membaca data tersebut secara objektif akan melihat kondisi fiskal Indonesia sedang tidak sehat.

“Siapa pun yang melihat rasio-rasio tersebut secara jernih akan mengatakan bahwa fiskal Indonesia sedang tidak sehat,” ucapnya.

Narasi “Uang Negara Banyak”

Anthony kemudian menyinggung pernyataan pemerintah, khususnya Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang disebut berulang kali menyatakan kondisi keuangan negara dalam keadaan kuat.

“Tetapi, hal ini tampaknya tidak berlaku bagi pemerintah. Menteri Keuangan berulang kali menyatakan bahwa keuangan Indonesia sehat dan kuat, uang kita banyak,” sebutnya.

Menurut dia, narasi semacam itu justru berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik apabila tidak sesuai dengan realitas ekonomi di lapangan.

“Narasi seperti ini tidak membantu sama sekali. Bahkan, narasi tersebut dapat menimbulkan antipati publik, karena pemerintah terlihat tidak menyampaikan informasi sesuai fakta, alias disinformasi,” jelas Anthony.

Ia bahkan menyebut kondisi tersebut dapat dipersepsikan publik sebagai bentuk pembohongan.

“Dalam pengertian yang lebih keras, hal itu dapat dipandang sebagai bentuk pembohongan publik,” katanya.

Isu Penolakan Pinjaman Internasional