Pengamat: Kinerja Pemerintahan Munafri–Aliyah di Makassar Efektif dan Berdampak Nyata

PORTALUTAMA.NET, MAKASSAR — Kinerja Pemerintah Kota Makassar pada periode awal kepemimpinan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (MULIA) menuai perhatian positif.

Sejumlah pengamat menilai program yang dijalankan menunjukkan efektivitas sekaligus ketepatan sasaran dalam menjawab persoalan perkotaan.

Pengamat kebijakan publik dari Parameter Publik Indonesia, Ras MD, mengatakan pemerintahan MULIA memperlihatkan kinerja yang efektif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat dalam waktu relatif singkat.

“Program-program yang dijalankan tidak hanya terencana dengan baik, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Ras, Senin (4/5/2026).

Menurut dia, arah kebijakan serta implementasi program berada di jalur yang tepat. Sejumlah indikator, lanjutnya, memperlihatkan adanya kejelasan arah kebijakan, pelaksanaan program yang terukur, serta dampak yang dirasakan masyarakat.

Dari sisi pelayanan publik, hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencatat nilai 8,76 dengan kategori mutu pelayanan “sangat baik”. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi indikator membaiknya kualitas layanan di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

Ras menilai peningkatan tersebut mencerminkan perubahan pola pelayanan pemerintah yang semakin responsif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan warga.

Sementara itu, dari sisi persepsi publik, survei kebijakan pada Februari 2026 menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat mencapai 80,01 persen atau masuk kategori tinggi.

“Tingginya kepuasan publik ini tidak lepas dari konsistensi realisasi program prioritas,” katanya.

Beberapa program yang dinilai berkontribusi antara lain penataan kota melalui penertiban parkir liar, pembenahan kawasan publik, serta penataan pedagang kaki lima (PKL) agar lebih tertib dan terarah.

Pengakuan juga datang dari pemerintah pusat. Pada April 2026, melalui sistem Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Makassar ditetapkan sebagai daerah dengan status kinerja tinggi dengan skor 3,6171.

Penilaian tersebut mencakup berbagai indikator, mulai dari capaian pembangunan seperti penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, hingga kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, aspek tata kelola pemerintahan, transparansi, akuntabilitas, serta inovasi program juga menjadi bagian evaluasi.

“Makassar menunjukkan performa unggul dan menjadi satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan yang meraih predikat kinerja tinggi,” ujar Ras.