Menteri Purbaya Yudhi Ingin Terapkan “Pajak” Selat Malaka ala Selat Hormuz, Singapura Langsung Tolak Mentah-mentah

PORTALUTAMA.NET – Hubungan diplomatik dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara mendadak memanas. Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, melontarkan wacana berani untuk menerapkan biaya transit (levy) bagi ribuan kapal yang melintasi Selat Malaka. Langkah ini langsung memicu reaksi keras dan penolakan tegas dari pemerintah Singapura.

Gagasan provokatif ini disampaikan Menkeu Purbaya dalam Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026). Ia menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia berkomitmen untuk memaksimalkan posisi geopolitiknya sebagai pemain utama global, bukan sekadar penonton.

Menkeu Purbaya mengaku terinspirasi dari strategi Iran yang berencana memungut biaya di Selat Hormuz. Ia menyayangkan selama ini Indonesia membiarkan kapal-kapal raksasa melintasi Selat Malaka tanpa memberikan kontribusi finansial langsung kepada negara pantai, padahal Indonesia memiliki porsi wilayah terbesar di jalur tersebut.

“Kita berada di jalur strategis perdagangan dan energi global, tetapi kapal-kapal melintasi Selat Malaka tanpa kita charge. Sesuai arahan Presiden, Indonesia bukan lagi negara pinggiran,” tegas Purbaya.

Jika wacana ini tembus, Purbaya mengusulkan skema pembagian pendapatan antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Mengingat luas wilayah, ia menilai Indonesia dan Malaysia layak mendapatkan porsi yang lebih besar dibandingkan Singapura.

Merespons wacana tersebut, Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, langsung memberikan pernyataan tertulis yang menohok. Singapura menegaskan tidak akan ikut serta dalam upaya apa pun yang berpotensi menghambat atau membebani arus pelayaran internasional di kawasan tersebut.