Tamsil Linrung Buka Suara soal Polemik Ijazah Gibran, Pesannya ke Prabowo Tegas

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung meminta Presiden Prabowo Subianto tetap fokus menjalankan tugas konstitusionalnya di tengah dinamika politik nasional, termasuk polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pernyataan itu disampaikan Tamsil saat bersilaturahmi dengan sejumlah awak media di Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa, 20 Oktober 2026. Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi mengenai kondisi bangsa, stabilitas pemerintahan, dan konsistensi penegakan hukum.

“Kami mendukung agar Presiden tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya hingga selesai,” kata Tamsil.

Menurut dia, dinamika politik yang berkembang tidak seharusnya mengalihkan perhatian pemerintah dari agenda pembangunan dan penyelesaian persoalan masyarakat. Keberlangsungan pemerintahan, kata Tamsil, perlu dijaga agar program-program prioritas dapat berjalan sesuai rencana.

Namun, stabilitas pemerintahan bukan berarti persoalan hukum harus dikesampingkan. Tamsil menegaskan, pemerintah tetap perlu menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum yang konsisten dan sungguh-sungguh.

Memasuki tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran, ia menilai pelaksanaan program prioritas harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.

“Pemerintahan harus tetap fokus menjalankan program-program prioritas, tetapi pada saat yang sama penegakan hukum juga harus dilakukan secara serius. Keduanya penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujarnya.

Polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran menjadi salah satu isu yang ikut mewarnai dinamika politik nasional. Dalam situasi tersebut, Tamsil menekankan pentingnya penyelesaian persoalan melalui mekanisme hukum dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ia mengingatkan bahwa penegakan hukum merupakan bagian mendasar dalam penyelenggaraan negara. Karena itu, setiap persoalan yang muncul perlu ditangani secara tepat melalui jalur yang tersedia, bukan dengan mengabaikan prosedur hukum.

Sikap tersebut menempatkan dua kepentingan sekaligus dalam perhatian pemerintah: menjaga agar roda pemerintahan tetap berjalan dan memastikan penegakan hukum tidak kehilangan konsistensinya.

Bagi Tamsil, keduanya tidak perlu dipertentangkan. Pemerintah tetap harus menjalankan mandat rakyat, sementara setiap persoalan hukum mesti ditangani secara serius sesuai aturan yang berlaku. (Pram/fajar)