Karhutla Indonesia Bukan Lagi Bencana Nasional tapi Sudah Internasional: DPR Desak Pemerintah Bekerja Superkilat

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Karhutla Indonesia bukan lagi bencana nasional tapi sudah internasional. Dampak kebakaran hutan dan lahan yang meluas hingga melintasi batas negara tetangga kini menuntut perhatian serta tanggung jawab global, terutama dari negara-negara pemilik konsesi bisnis di tanah air.

Desakan tegas tersebut disuarakan oleh Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan. Ia menilai krisis asap yang melanda berbagai wilayah di Indonesia selama hampir empat bulan terakhir sudah masuk dalam kategori darurat kemanusiaan dan lingkungan hidup yang tidak bisa lagi ditangani dengan cara-cara biasa.

“Ini bukan lagi hanya bencana nasional, tetapi juga sudah menjadi bencana internasional. Sejumlah konsesi yang ada di Indonesia sebagian dimiliki oleh sejumlah negara. Negara-negara itu pun harus ikut bertanggung jawab,” tegas Daniel Johan kepada awak media, Sabtu (17/10/2026) kemarin.

Menurut legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat I ini, keterlibatan entitas asing dalam kepemilikan konsesi lahan di Indonesia harus berbanding lurus dengan komitmen mereka dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mencegah terjadinya bencana kebakaran lahan.

Krisis Asap Hampir 4 Bulan, Warga Butuh Perlindungan Nyata

Sudah hampir empat bulan masyarakat di sejumlah daerah terdampak harus menghirup udara beracun akibat kepungan asap karhutla. Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan dan mengancam keselamatan jiwa, terutama kelompok masyarakat yang masuk kategori rentan.

Daniel menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat berjuang sendirian melawan bahaya paparan racun asap tanpa bantuan medis dan fasilitas perlindungan yang memadai.

“Ya, tentu kita minta pemerintah bekerja bergerak superkilat, lebih dobel gardan. Karena ini sudah tiga bulan, sudah hampir empat bulan. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat berlama-lama hidup di tengah asap yang mereka hirup,” ujar politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Ia menjelaskan bahwa penanganan dampak karhutla tidak boleh hanya berfokus pada upaya pemadaman api di titik-titik kebakaran (hotspot), tetapi juga harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan warga yang terdampak langsung.

Pemerintah pusat maupun daerah didesak untuk memastikan distribusi logistik kesehatan berjalan cepat dan merata. Kebutuhan vital seperti masker berkualitas tinggi, pasokan tabung oksigen, serta layanan medis gratis harus siap siaga di lokasi-lokasi terdampak parah.

Usul Pembentukan Kamp Oksigen Bagi Kelompok Rentan

Guna mengantisipasi jatuhnya korban jiwa dan memburuknya kualitas kesehatan masyarakat, Daniel mengajukan usulan konkret berupa penyediaan tempat perlindungan khusus yang terbebas dari polusi asap.