Reduksionisme Verbal Gibran di Pusaran Krisis Legitimasi

Oleh: Kasri Riswadi
(Peneliti Bahasa)
 
“Kalau saya gak lulus SMA, ya saya gak mungkin bisa kuliah.”

Kalimat itu meluncur dari Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka dengan lugas. Di permukaan, ujaran itu hanyalah sebuah silogisme sederhana. Namun, dalam kacamata linguistik dan politik, respons tersebut adalah manuver kebahasaan yang canggih layaknya jawaban Akal Imitasi (AI) untuk meredam krisis legitimasi dalam sejarah eksekutif modern kita: putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Oktober 2026 ini yang menyoroti bahwa dokumen penyetaraan pendidikannya di luar negeri bernilai sebagai bukti kehadiran (certificate of attendance), bukan ijazah kelulusan setingkat SMA.
 
Selama tiga tahun terakhir, sejak kontroversi batas usia yang berujung sanksi etik dari MKMK hingga polemik ijazah ini, oleh Gibran kita disuguhkan pada sebuah anomali komunikasi politik yang belum pernah terjadi sebelumnya.
 
Lahirnya Reduksionisme Verbal
 
Dalam lanskap kebahasaan elite, Gibran menawarkan corak yang sepenuhnya baru. Jika Jokowi, sang ayah, menguasai seni eufemisme untuk membungkus konflik dalam harmoni, dan Prabowo Subianto identik dengan disfemisme yang heroik dan meledak-ledak, Gibran memunculkan gaya reduksionisme verbal.
 
Ia tidak menghaluskan realitas, tidak pula mendramatisasinya. Ia sekadar menyusutkannya. Krisis konstitusional, sanksi etik, hingga temuan MK disederhanakannya menjadi logika harian yang banal. Gaya komunikasi “irit bicara” dan santai ini adalah sebuah strategi minimalisme deflektif (tangkisan).
 
Pakar komunikasi politik Murray Edelman dalam The Symbolic Uses of Politics mengingatkan bahwa bahasa politik sering kali diproduksi bukan untuk mencerahkan, melainkan untuk mereduksi kompleksitas agar publik menjadi pasif dan berhenti menuntut penjelasan. Strategi Gibran mempraktikkan tesis Edelman ini dengan sangat baik. Respons super singkat seperti “Biasa aja”, “Tanya yang bikin isu”, atau sekadar melempar lelucon, berfungsi menarik krisis dari wilayah hukum yang kaku ke wilayah tongkrongan awam.
 
Privilese Kekuasaan Simbolik
 
Secara akademis, keengganan untuk menjelaskan ini bisa dibedah melalui kacamata sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu. Dalam konsep Kekuasaan Simbolik (Symbolic Power), Bourdieu menegaskan bahwa bahasa adalah instrumen kekuasaan. Hak untuk “tidak menjawab”, “irit bicara”, atau “menjawab sekenanya” di tengah krisis adalah sebuah privilese hierarkis.
 
Dengan merespons santai sengketa administratif yang serius, Gibran memproyeksikan superioritasnya. Ia menunjukkan bahwa posisinya cukup aman sehingga merasa tidak perlu berpeluh keringat menyusun argumen legal-formal untuk publik. Ia menetapkan aturan mainnya sendiri. Akibatnya, lawan politik dan media yang mencari amunisi dari keseleo lidah dibiarkan “kelaparan”. Sangat sulit mendekonstruksi argumen lawan yang sedari awal memang menolak untuk berargumen.
 
“Sindrom Tanaka” di Panggung Politik
 
Bagi penikmat kultur pop Jepang, gaya komunikasi Gibran ini mungkin akan langsung mengingatkan kita pada karakter Tanaka dalam seri anime dan manga populer Tanaka-kun wa Itsumo Kedaruge (Tanaka Selalu Lesu). Tanaka adalah personifikasi dari keengganan ekstrem; ia menolak mengeluarkan energi berlebih untuk merespons dinamika di sekitarnya, sedramatis apa pun hal itu. Ia selalu tampil datar, ogah-ogahan, santai, dan tanpa ambisi.
 
Di panggung eksekutif, Gibran tampak mengadopsi “Sindrom Tanaka” ini. Ia mempraktikkan “politik kedaruge” (politik kelesuan). Ketika dunia politik dan hukum bergejolak mempertanyakan legitimasinya, ia meresponsnya dengan gaya datar seolah segala keributan konstitusional di sekitarnya mengganggu waktu santainya. Sindrom ini sukses membuat lawan politiknya frustrasi karena serangan sekeras apa pun hanya membentur ruang hampa.
 
Namun, dari sudut pandang sosiolinguistik dan demokrasi, ada harga mahal dari normalisasi gaya komunikasi ini. Kekuasaan yang merasa tidak perlu lagi memberikan klarifikasi komprehensif atas cacat prosedural sedang mempertontonkan pengabaian terhadap nalar publik. Bahasa tidak lagi difungsikan sebagai alat dialektika, melainkan tameng keapatisan.
 
Sejarah akan mencatat Gibran bukan sekadar pemimpin dengan rentetan polemik legitimasi terbanyak, tetapi juga sebagai figur yang mendisrupsi pakem komunikasi krisis lewat “retorika nir-beban” ala Tanaka. Pertanyaannya, di tengah tuntutan mengurus negara yang riil, sampai kapan jurus kemalasan verbal ini mampu menopang legitimasi yang secara administratif dan etis terus dipertanyakan di atas kertas peradilan? (*)