BBM Subsidi Makin Sulit Dicari, Ferdinand Hutahaean: Jangan Sampai Masyarakat Marah kepada Pemerintah

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di sejumlah daerah menjadi perhatian politikus Ferdinand Hutahaean.

Ia menilai persoalan tersebut tidak semestinya dibebankan kepada PT Pertamina, melainkan perlu ditelusuri dari kebijakan kuota dan pengelolaan subsidi pemerintah.

Ferdinand menyebut banyak stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tidak lagi dapat menjual Pertalite karena stok yang tersedia telah habis.

Menurut dia, Pertamina memiliki pengalaman panjang dalam mendistribusikan BBM hingga ke wilayah terpencil di Indonesia.

Karena itu, ia menilai kelangkaan yang terjadi perlu dilihat dari persoalan mendasar dalam penetapan kuota dan pengadaan BBM bersubsidi.

Ferdinand pun mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta kementerian terkait segera mengambil langkah untuk mengantisipasi kekurangan pasokan hingga akhir 2026.

Ferdinand Minta Pertamina Tidak Disalahkan

Ferdinand menegaskan, kelangkaan Pertalite tidak serta-merta menunjukkan ketidakmampuan Pertamina dalam menyalurkan BBM ke berbagai daerah.

Ia menilai perusahaan pelat merah tersebut telah memiliki pengalaman panjang dalam menjaga distribusi energi nasional.

“Banyak SPBU yang tidak mampu lagi menjual BBM Pertalite karena barangnya tidak ada. Ini bukan persoalan dengan Pertamina yang tidak mampu menyalurkan BBM,” ujar Ferdinand, dikutip fajar.co.id, Jumat (16/10/2026).

Ia kembali menekankan bahwa Pertamina telah terbiasa menyalurkan BBM hingga ke daerah-daerah terpinggir di Indonesia.

“Tidak, Pertamina itu memiliki pengalaman panjang dalam mendistribusikan BBM sampai ke daerah terpinggir Indonesia ini, tidak pernah bermasalah,” tukasnya.

Karena itu, Ferdinand meminta pemerintah tidak langsung menyalahkan Pertamina tanpa terlebih dahulu mengevaluasi kebijakan yang berkaitan dengan kuota dan ketersediaan BBM bersubsidi.

“Jadi jangan salahkan Pertamina yang tidak mampu menyalurkan BBM. Tidak. Ini persoalannya bukan di Pertamina tetapi ada persoalan mendasar yang mengakibatkan semua ini terjadi, tetapi ini harus segera dihentikan,” tegasnya.

Kuota Pertalite Disebut Terserap 98 Persen pada September

Ferdinand kemudian menyoroti kuota Pertalite dalam APBN 2026 yang menurutnya berisiko tidak mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun.

Ia menyebut kuota Pertalite yang ditetapkan dalam APBN berada di kisaran 28 juta kiloliter.

Namun, berdasarkan angka yang disampaikannya, penyerapan hingga September 2026 telah mencapai lebih dari 98 persen.

“Kuota BBM Pertalite di APBN 2026 itu dipatok disahkan DPR sekitar Rp28 jutaan kilo liter lah ya. Dan Anda tahu September 2026 kuota Rp28,6 juta sekian juta kilo liter itu telah terpakai 98 persen lebih,” kata Ferdinand.