Di Depan Hakim MK, Titi Anggraini Ceploskan Catatan Kritis Verifikasi Berkas Gibran

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan perselisihan hasil atau gugatan terkait keabsahan syarat administrasi pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sidang perkara bernomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang digelar pada Rabu (30/9/2026) ini memasuki agenda pembuktian dari pihak Pemohon, yaitu mendengarkan keterangan saksi dan ahli serta pengesahan alat bukti tambahan.

Dalam persidangan yang disiarkan secara langsung tersebut, deretan pakar hukum tata negara dan mantan komisioner lembaga penyelenggara pemilu hadir memberikan pandangan akademis dan praktis mereka di hadapan majelis hakim konstitusi.

Sorotan Regulasi KPU dan Verifikasi Dokumen

Salah satu ahli yang dihadirkan dalam persidangan, Titi Anggraini, menyoroti secara kritis regulasi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta proses verifikasi dokumen administrasi bakal calon.

Menurutnya, kepastian hukum dan transparansi verifikasi merupakan pilar utama dalam menjaga legitimasi proses pemilu dan kepemimpinan nasional.

Titi menekankan bahwa seluruh tahapan pendaftaran hingga verifikasi berkas kandidat seharusnya berjalan sesuai dengan asas tata kelola pemilu yang akuntabel. Pengabaian atau kelemahan dalam prosedur verifikasi administrasi berpotensi menimbulkan preseden buruk bagi sistem ketatanegaraan Indonesia di masa mendatang.

Senada dengan hal tersebut, ahli hukum tata negara Bivitri Susanti dalam keterangannya menguraikan perbedaan mendasar antara mekanisme pemakzulan (impeachment) dan persoalan keabsahan syarat kelayakan seorang kandidat (qualification/eligibility).

Bivitri menjelaskan bahwa gugatan terkait keabsahan syarat pendaftaran harus dipahami dalam koridor hukum tata negara yang tepat. Keabsahan pemenuhan syarat administrasi pada awal pencalonan menentukan validitas kualifikasi hukum seorang pejabat publik sejak periode penetapan.

Perdebatan Alat Bukti dan Bebas Pembuktian

Persidangan juga diwarnai dengan perdebatan dinamis antara para pihak mengenai beban pembuktian (burden of proof). Pihak Pemohon membawa dan mengajukan sejumlah alat bukti tambahan guna memperkuat argumen terkait kejanggalan dalam berkas administratif.

Di sisi lain, perwakilan hukum dan pihak terkait terus mencecar relevansi serta validitas dokumen yang diajukan oleh Pemohon. Isu mengenai keaslian dan legalisasi dokumen pendidikan atau kualifikasi pendukung menjadi salah satu poin perdebatan yang menyita perhatian publik serta para praktisi hukum sepanjang jalannya persidangan.

Beberapa pengamat dan praktisi hukum yang turut mengawal jalannya sidang menilai bahwa putusan MK dalam perkara ini akan menjadi penentu penting bagi preseden penegakan hukum pemilu di Indonesia. Keputusan majelis hakim nantinya tidak hanya berdampak pada status hukum perkara yang digugat, tetapi juga memberikan kejelasan standar verifikasi bagi agenda politik di masa depan.