Jawaban Tegas John Sitorus Soal Tuduhan PDIP yang tidak Mendukung Pengesahan RUU Perampasan Aset

PORTALUTAMA.NET,JAKARTA — Pegiat media sosial sekaligus Kader PDI Perjuangan, John Sitorus memberi jawaban tegas terkait sorotan tajam yang mengaitkan partai.

PDI Perjuangan saat ini mendapatkan banyak sorotan dan dianggap tidak memberi dukungan untuk pengesahan RUU Perampasan Aset.

Terkait rumor dan tuduhan ini, John Sitorus lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya memberikan jawaban tegas soal masalah ini.

“Menjawab tuduhan dan fitnah “PDI Perjuangan tidak mendukung RUU PERAMPASAN ASET,” tulis John Sitorus dikutip Jumat (28/8).

Soal tuduhan ini, John Sitorus tegas mengatakan PDI Perjuangan berbeda dari apa yang dituduhkan oleh pihak-pihak tersebut.

PDIP justru jadi salah satu Partai yang sudah berkali-kali memberikan dukungan dan pengusulan pengesahan RUU Perampasan Aset.

“Ternyata, PDI Perjuangan sudah berkali2 mendukung bahkan mengusulkan agar RUU Perampasan Aset Koruptor masuk PROLEGNAS PRIORITAS, sekali lagi PROLEGNAS PRIORITAS,” tuturnya.

“Artinya segera harus dibahas, tapi koalisi pemerintah abu-abu, padahal mereka bisa mengesahkan RUU apapun jadi UU kalo mau,” paparnya.

Geram karena PDIP dapat tuduhan tersebut, John Sitorus pun balik dan memberikan sindiran pedas.

Ia memberikan sindiran itu untuk pihak yang belakangan bicara lantang mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset ini.

John mengatakan orang-orang ini seperti ini disebut memiliki permainan yang kotor di koalisi Pemerintah.

“Lalu ketika tandatangan, ngaku2 sipaling mendukung UU Perampasan Aset Koruptor? Ini terlalu kotor permainannya koalisi pemerintah,” terangnya.

Kemana Puan Maharani?

John Sitorus juga sebelumnya mempertanyakan terkait dimana Puan Maharani saat penandatanganan komitmen penyelesaian UU Perampasan Aset.

Ia diketahui tak hadir bahkan tak terlihat saat penandatanganan komitmen penyelesaian UU Perampasan Aset itu, padahal sosoknya dianggap penting.

“Nama Puan Maharani tidak ada dalam daftar pimpinan DPR yang menandatangani komitmen penyelesaian UU Perampasan Aset,” tulis John Sitorus dikutip Jumat (28/8).

Diungkapnya juga di waktu yang hampir bersamaan Puan dan Sari Yuliati memimpin rapat Paripurna bersamaan dengan 3 Pimpinan

Para pimpinan DPR ini diketahui memimpin rapat dengan menerima Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan Mas Botok.

“Padahal, pada saat yang sama sebelumnya Puan dan Sari Yuliati memimpin rapat Paripurna bersamaan dengan 3 Pimpinan lainnya menerima AMPB dan mas Botok,” tuturnya.

Ini disebut John Sitorus jadi sesuatu yang janggal karena ada hal yang menarik dari penandatanganan komitmen penyelesaian UU Perampasan Aset.