News

Sentil Aksi Bagi-bagi Hadiah dan Uang dari Pejabat, Tere Liye: Jangan Mau Ditipu Pencitraan!



PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Penulis kenamaan Indonesia, Tere Liye, kembali mengunggah sorotan tajam terkait penggunaan dana operasional oleh para pejabat negara.

Melalui akun Facebook resminya, novelis kawakan ini membeberkan besarnya anggaran operasional pimpinan negara hingga kepala daerah yang acap kali disalahartikan publik sebagai bantuan dari dana pribadi.

Dalam unggahan edukatifnya, penulis novel “Teruslah Bodoh Jangan Pintar” tersebut merinci bahwa Presiden memiliki alokasi dana operasional mencapai Rp140 miliar per tahun, sementara Wakil Presiden mengantongi sekitar Rp50 miliar per tahun. Anggaran fantastis tersebut sah secara hukum dan diperbolehkan oleh undang-undang untuk digunakan dalam berbagai kegiatan dinas.

“Buanyak sekali loh ini duitnya. Dan bisa dihabiskan! Buat apa saja? Makan-makan boleh, gala dinner, resepsi, jamuan, suvenir, jalan-jalan juga boleh—nyebutnya perdin (perjalanan dinas), bantuan sosial boleh. Ngasih sepeda, buku-buku, kaos, dan lain-lain,” tulis Tere Liye, dikutip fajar.co.id, Sabtu (22/8/2026).

Tak hanya level pusat, ia juga menyentuh besaran dana operasional kepala daerah seperti gubernur yang disesuaikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai contoh, Gubernur Jawa Barat mendapatkan sekitar Rp21 miliar per tahun atau hampir Rp2 miliar per bulan untuk menunjang kegiatan operasional, termasuk aksi bagi-bagi bantuan sosial hingga pencitraan politik.

Bukan Uang Pribadi, Melainkan Uang Rakyat

Tere Liye yang juga dikenal sebagai akuntan menekankan poin utama edukasinya: seluruh fasilitas, hadiah, dan bantuan yang diserahkan pejabat publik kepada masyarakat saat turun ke lapangan bukanlah berasal dari kantong pribadi sang pejabat, melainkan bersumber dari anggaran negara alias uang rakyat.

“Itu duit jelas bukan duit gubernur, melainkan duit rakyat. Tapi UU mengizinkan dia pakai. Anggota DPR dan dkk juga punya dana aspirasi, dana reses, dkk. Juga bisa dipakai buat pencitraan. UU memberikan ruang tersebut. Tapi sekali lagi dicatat baik-baik: itu tuh bukan duit pribadi,” tegasnya.

Sebagai pemanis unggahan, Tere Liye menyertakan cuplikan berita mengenai aksi Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang memberikan bantuan tunai bagi warga terdampak bencana gempa bumi. Langkah ini menurutnya menjadi cermin bagaimana anggaran operasional dan publisitas pejabat bekerja di tengah masyarakat.

Selain itu, ia juga memberikan kritik menohok terkait fenomena pemujaan politik kepemimpinan daerah, mengutip pengalaman pribadinya saat tinggal di Jawa Barat dan mengamati kepemimpinan mantan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil. Ia menyentil bagaimana para pendukung sering kali tidak objektif dan membela junjungannya secara berlebihan saat dikritik.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *