Prabowo Duduk Diapit Jokowi dan Gibran Saat HUT ke-81 RI, PAN Sebut Momen Ini Melenyapkan Spekulasi Keretakan Hubungan

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Posisi duduk Presiden Prabowo Subianto yang berada di antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi perhatian publik.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menilai posisi tersebut merupakan hal yang biasa dan sesuai dengan aturan protokoler dalam acara kenegaraan.

“Menurut PAN, tempat duduk Presiden Prabowo dan Pak Jokowi adalah hal yang biasa saja, sesuai dengan aturan protokoler kepresidenan dalam acara kenegaraan,” kata Viva Yoga kepada wartawan, Rabu (19/8/2026).

Meski demikian, Viva menilai kebersamaan Prabowo, Jokowi, dan Gibran dalam momentum tersebut memiliki makna politik tersendiri. Menurutnya, momen itu sekaligus dapat membantah spekulasi mengenai adanya kerenggangan hubungan di antara para pemimpin tersebut.

“Kehadiran Pak Jokowi yang duduk berdampingan dengan Presiden Prabowo dalam suasana penuh kegembiraan telah melenyapkan spekulasi politik yang menafsirkan adanya keretakan hubungan,” ujarnya.

Viva menyebut kebersamaan para pemimpin dalam peringatan kemerdekaan merupakan gambaran politik yang sehat. Perbedaan pilihan politik, menurut dia, tidak semestinya menghilangkan hubungan baik dan persahabatan antarpemimpin.

“Bagi PAN, jika para pemimpin bisa duduk bersama, berdialog, tersenyum dan menunjukkan suasana persahabatan di tengah peringatan kemerdekaan, itu adalah contoh politik yang sehat penuh dengan kebijaksanaan,” tutur Viva.

PAN: Pemimpin Harus Jadi Teladan

Menurut Viva, masyarakat akan merasa senang apabila para pemimpinnya dapat menunjukkan kekompakan dan tetap menjaga komunikasi meski memiliki latar belakang serta pilihan politik berbeda.

“Rakyat pasti senang jika para pemimpinnya kompak, menjaga persahabatan, dan saling bertegur-sapa. Pemimpin mesti memberikan suri keteladanan bagi masyarakat,” katanya.

Ia menegaskan perbedaan warna politik dan aliran pemikiran merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

Namun, perbedaan tersebut tidak boleh berkembang menjadi konflik yang mengancam persatuan nasional.

“Keperbedaan warna politik dan aliran pemikiran politik bagi masyarakat Indonesia adalah suatu keniscayaan, taken for granted. Tetapi tidak boleh merusak integrasi nasional, kohesivitas sosial, dan cita-cita kemerdekaan,” ucapnya.

Viva juga mengingatkan pentingnya menjaga prinsip Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian dari fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Berbeda-beda tetap satu adalah doktrin kebangsaan yang harus dirawat sepanjang masa,” imbuhnya.