Hamka B Kady Soroti Arah RAPBN 2027: Pertumbuhan 6 Persen hingga Penguatan LKPP

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Anggota Badan Anggaran DPR RI Fraksi Partai Golkar, Hamka B Kady, menyoroti sejumlah poin penting dalam pidato Presiden Prabowo Subianto terkait penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.

Penyampaian tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Anggota DPR RI tiga periode dari Dapil Sulawesi Selatan I itu menilai arah kebijakan fiskal pemerintah dalam RAPBN 2027 perlu mendapat perhatian serius, terutama karena APBN tidak hanya dituntut menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Postur RAPBN 2027

Hamka menjelaskan, pendapatan negara pada 2027 ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan target dalam APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun.

Sementara itu, belanja negara diproyeksikan sebesar Rp4.097,2 triliun, naik dari Rp3.842,7 triliun pada 2026.

Adapun pembiayaan anggaran ditargetkan sebesar Rp671,2 triliun, lebih rendah dibandingkan pembiayaan pada 2026 yang mencapai Rp689,1 triliun.

Menurut Hamka, pemerintah mengarahkan kebijakan fiskal 2027 pada optimalisasi pendapatan negara, efisiensi dan produktivitas belanja, serta penggunaan pembiayaan yang inovatif, prudent, dan berkelanjutan.

Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen

Salah satu poin yang menjadi perhatian Hamka adalah target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027.

Ia menilai target tersebut cukup tinggi sehingga APBN harus benar-benar mampu menjadi instrumen penggerak perekonomian nasional.

“Target ini cukup tinggi sehingga APBN harus benar-benar menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan,” kata Hamka.

Menurutnya, belanja pemerintah harus diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki efek berganda atau multiplier effect terhadap perekonomian.

Investasi, pembangunan infrastruktur, hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan ekonomi masyarakat dinilai harus menjadi bagian penting dalam implementasi APBN 2027.

Delapan Prioritas Nasional

Anggota Komisi V DPR RI itu juga mencermati delapan klaster program prioritas nasional yang disampaikan pemerintah.

Kedelapan prioritas tersebut meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa; serta penurunan kemiskinan.