Prabowo Disebut Kewalahan Tanggung Dosa-dosa Jokowi

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, menyebut pemerintahan saat ini terpaksa harus menanggung dosa-dosa warisan dari pemerintahan Presiden ke-7 RI, Jokowi.

Ferdinand tidak habis pikir dengan angka utang Indonesia yang telah menembus Rp10 ribu triliun.

Ia kemudian mempertanyakan sumber pembiayaan negara ketika pemerintah harus memenuhi kebutuhan APBN sekaligus menjaga subsidi untuk masyarakat.

Ketergantungan pada Pajak

Dikatakan Ferdinand, pemerintah kini tidak memiliki banyak pilihan selain mengoptimalkan penerimaan pajak untuk menopang keuangan negara.

“Utang Indonesia pada bulan ini masuk di angka 10 ribu triliun lebih. Sudah menyentuh angka 10 ribu triliun,” ujar Ferdinand

Ia kemudian menjelaskan pandangannya mengenai alasan pemerintah perlu mengandalkan penerimaan pajak.

“Dan tempatnya pemerintah tidak punya cara lain lagi, tidak punya jalan lain. Kecuali mengoptimalkan penghutang pajak untuk bisa menghidupi negara, membiayai APBN, membiayai subsidi terhadap rakyat,” tukasnya.

Ferdinand mengaitkan kondisi tersebut dengan kebijakan pengelolaan sumber daya mineral pada era pemerintahan Jokowi.

Ia berpendapat kekayaan alam Indonesia semestinya dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembiayaan negara.

“Kenapa hanya mengandalkan pajak? Karena sumber daya mineral kita semua telah dijual, digadaikan oleh yang bernama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-7, yang ijazahnya dipertanyakan keasiannya,” imbuhnya.

Ferdinand menyebut kekayaan mineral Indonesia seharusnya bisa menjadi salah satu sumber utama pembiayaan APBN dan subsidi masyarakat.

“Sumber daya mineral kita seharusnya mampu menopang APBN kita secara mutlak,” jelasnya.

Ia kembali menegaskan pandangannya bahwa kekayaan alam Indonesia seharusnya mampu memberikan pemasukan yang besar bagi negara.

“Sumber daya mineral kekayaan alam kita yang begitu besar harusnya melimpah untuk membiayai APBN, membiayai subsidi untuk rakyat,” imbuhnya.

Persoalkan Dominasi China

Ferdinand juga mengkritik kebijakan hilirisasi yang dijalankan pemerintahan Jokowi.

Ia menilai kebijakan tersebut justru membuat pengelolaan sejumlah sumber daya mineral Indonesia semakin banyak dikuasai pihak asing.

“Tapi semua itu sekarang atas nama hilirisasi telah digadaikan oleh Jokowi ke asing,” terangnya.

Ia bahkan secara spesifik menyinggung China dalam pengelolaan sumber daya mineral Indonesia.

“China telah menguasai hampir semua sumber daya mineral kita karena kebijakan Jokowi. Dan, ini adalah sebuah kejahatan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara,” timpalnya.