Prabowo Beri Rapor “Oke” untuk Kabinetnya, Hendri Satrio Ingatkan Soal Kepuasan Publik yang Menurun

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA – Pengamat politik Hendri Satrio (Hensa) menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki hak untuk memberikan penilaian positif terhadap kinerja pemerintahan yang dipimpinnya. Namun, ia mengingatkan agar penilaian tersebut tetap dibandingkan dengan kondisi dan tingkat kepuasan masyarakat.

Hal itu disampaikan Hensa merespons pernyataan Prabowo yang memberikan rapor “oke” terhadap kinerja kabinetnya menjelang dua tahun pemerintahan.

Menurut Hensa, sebagai Presiden, Prabowo memang memiliki kewenangan untuk mengapresiasi kinerja kabinet yang berada di bawah kendalinya.

“Ya boleh saja, kan Pak Prabowo itu Presidennya. Dia yang pegang kendali di pemerintahan dan wajar kalau dia mengapresiasi kinerja kabinetnya sendiri, ya kan?,” kata Hensa kepada wartawan, Senin (10/8/2026).

Meski demikian, Founder Lembaga Survei KedaiKOPI tersebut menyoroti tren kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo yang disebutnya sedang mengalami penurunan.

Menurut Hensa, hasil sejumlah survei yang telah dirilis seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi kinerja para menteri secara lebih objektif.

“Kalau saya lihat, tren kepuasan publik terhadap pemerintah itu justru sedang menurun tajam, sementara persentase ketidakpuasan di akar rumput merangkak naik, jadi ini menurut saya justru alarm bagi pemerintahan sekarang,” kata Hensa.

Hensa Ingatkan Prabowo soal Budaya ABS

Hensa juga mengingatkan Prabowo agar berhati-hati terhadap budaya “Asal Bapak Senang” (ABS) di lingkungan pemerintahan.

Ia meminta Presiden melakukan pengecekan langsung terhadap laporan yang disampaikan para menteri, terutama dengan membandingkannya dengan kondisi masyarakat di lapangan.

“Maka dari itu, kalau saya melihat pak Prabowo perlu lebih rinci dalam mengecek laporan-laporan dari para menteri. Jangan sampai angka-angka makro yang diklaim berhasil di atas kertas justru berbeda dengan realitas daya beli dan kondisi ekonomi masyarakat di bawah,” ujar Hensa.

Menurut dia, capaian pemerintah tidak cukup hanya dilihat dari indikator ekonomi makro maupun laporan internal kabinet. Kondisi daya beli dan kehidupan masyarakat juga perlu menjadi ukuran keberhasilan pemerintahan.

Hensa turut menanggapi pujian elite partai koalisi terhadap sejumlah capaian pemerintah, termasuk peningkatan pendapatan Danantara dan kemampuan menahan harga BBM bersubsidi.

Ia menilai dukungan dari elite koalisi merupakan hal yang wajar karena mereka berada dalam pemerintahan.

“Kalau elite koalisi memuji, itu hal yang wajar kan dia bagian dari pemerintah. Namun, legitimasi kesuksesan pemerintahan yang sesungguhnya tidak diukur dari apresiasi elite politik, melainkan dari tingkat kepuasan rakyat,” tegasnya.