Ferry Koto: Inilah Dampak Jika Presiden Diskusi soal Persekolahan dengan Teddy

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Pegiat media sosial, Ferry Koto angkat suara terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang membandingkan masalah pendidikan Indonesia dengan Singapura.

Dia menilai, pernyataan Presiden Prabowo itu mengindikasikan bahwa dirinya salah dalam mendiskusikan masalah pendidikan di Indonesia dan solusinya, kepada pihak yang tepat.

“Ini lah dampak jika Presiden @prabowo diskusi soal persekolahan dengan Teddy dkk, bukan dengan Menteri yg mengurusi pendidikan.

Minimal diskusi dengan saya pak, akan saya tunjukan fatal sekali kelirunya bapak membela diri tertinggalnya pendidikan Indonesia dibanding Singapura karena Singapura jauh lebih kecil,” kata Ferry Koto dikutip dari unggahan media sosialnya, Senin (10/8/2026).

Dia lantas mengingatkan Prabowo bahwa sejak 2001, Indonesia sudah mendistribusikan kewenangan pengelolaan sekolah ke Pemda.

Dulu, sebelum UU Pemda (UU 23/2014), seluruh sekolah formal itu dari SD sampai SLTA dikelola Kabupaten/Kota. Setelah UU Pemda, mulai 2016, kewenangan konkuren pengelolaan SLTA ke Provinsi, sementara SD sampai SLTP tetap di Kabupaten/Kota.

“Jadi, jika dibanding jumlah penduduk, luasan daerah, jumlah sekolah yang diurus, maka lebih kurang saja antara Singapura dan Pemda. Tapi kenapa tetap saja tertinggal?” tanya Ferry Koto.

Dia menilai, bagi pejabat yang lama di urusan pendidikan, pasti tahu masalahnya yaitu pemerintah pusat. Di mana pemerintah pusat membuat kebijakan yang suka berubah-ubah, mulai dari Kurikulum hingga kebijakan pembiayaan pendidikan. Walau tak menutup mata, ada juga daerah yang tidak beres mengurusi persekolahan.

“Ambil contoh yang baru-baru ini saja, kebijakan pendidikan antara Singapura dan Pemerintahan bapak.”

Dia menyebut, Pemerintah Singapura mengambil kebijakan menaikan gaji guru sekian persen yang mulai berlaku 1 Oktober mendatang. Padahal Gaji guru di Singapura sudah sangat tinggi, berlipat-lipat di atas gaji Guru di Indonesia.

Alasan pemerintah Singapura sederhana, gaji guru harus dinaikan lebih tinggi rata-rata dari profesi lain, tidak boleh lebih rendah, agar talenta-talenta terbaik mau menjadi guru, tidak hanya lari ke profesi lain.

“Bandingkan dengan pemerintahan bapak. Bukannya menaikan gaji guru yang dipikirkan agar talenta terbaik berlomba jadi guru, malah otak-atik soal buku. Malah punya ide memperbaharui seluruh buku sekolah yang tidak perlu dilakukan karena kita sudah punya BSE atau SIBI,” sebut Ferry Koto.

Belum lagi kata dia, kebijakan-kebijakan yang tidak jelas arah lainnya. Misal MBG dengan anggaran ratusan triliun yang diberikan ke siswa tanpa kajian. Sementara gedung sekolah untuk memperbaikinya dilakukan bertahap dengan alasan anggaran terbatas.