Lagi-lagi Gelar Raja, Made Supriatma: Perubahan Pola Pencitraan yang Signifikan pada Diri Jokowi

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Penobatan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), sebagai “Raja Timur” oleh warga di Nusa Tenggara Timur (NTT) menuai kritik dari akademisi.

Salah satunya datang dari Peneliti ISEAS Yusof-Ishak Institute. Dia menyoroti fenomena tersebut sebagai bagian dari pergeseran taktik politik Jokowi yang dinilai terdorong oleh hasrat kekuasaan.

Dalam analisisnya, pengamat dari lembaga riset independen berbasis di Singapura tersebut menilai terdapat perubahan pola pencitraan yang signifikan pada diri Jokowi jika dibandingkan dengan awal kemunculannya di panggung politik nasional.

“Kalau dulu ia menyaru sebagai figur sederhana yang datang dari rakyat bawah, berani masuk gorong-gorong, dan membuat masyarakat terpesona, kini taktiknya berubah. Ia mulai dari atas dengan menunjukkan citra sebagai bagian dari kelas penguasa,” ujar Made, dikutip fajar.co.id, Sabtu (1/8/2026).

Pergeseran Taktik dan Ambivalensi Politik

Made Supriatma menilai langkah Jokowi yang terus menerima berbagai penganugerahan gelar adat atau gelar “raja” di berbagai daerah menunjukkan ambisinya untuk tetap berpengaruh. Namun, ia menilai langkah tersebut menghadapi dilema dan ambivalensi politik yang besar.

Menurutnya, seseorang yang ingin terus memegang pengaruh politik atau menawarkan diri sebagai alternatif kekuasaan seharusnya mampu bersikap independen dari rezim yang berjalan.

“Dimanapun, figur yang mau berkuasa harus independen dari penguasa. Kalau tidak mampu jadi oposisi, minimal mengambil jarak. Masalahnya, ia tidak bisa terlalu berjarak karena anak sulungnya ada di dalam rezim tersebut,” jelasnya, merujuk pada posisi politik Gibran Rakabuming Raka.

Ia menekankan bahwa Jokowi tidak bisa memosisikan diri sebagai alternatif perbaikan di tengah sorotan publik terhadap kinerja pemerintahan. “Bagaimana bisa menjadi alternatif ketika Anda sendiri adalah bagian utama dari bangunan kekuasaan tersebut?” kritiknya.

Ada Kebangkrutan Moral

Lebih lanjut, pria asal Bali ini menyebut fenomena penganugerahan gelar dan manuver politik belakangan ini sebagai indikasi ‘kebangkrutan’ secara moral dan politik, bukan finansial.

Ia mengkritik keras pendorong utama langkah politik tersebut yang dinilai hanya demi melanggengkan kekuasaan dinasti dan memberi panggung bagi anak-anaknya.

“Ia bangkrut secara moral dan politik demi nafsu berkuasa yang tanpa henti, serta demi anak-anaknya yang dinilai belum memiliki kemampuan dan komitmen kuat untuk bangsa,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti lingkungan politik di sekitar mantan Wali Kota Surakarta tersebut. Menurut penilaiannya, sebagian besar pihak yang mengelilingi Jokowi saat ini adalah para oportunis politik.