Dimar Sasongko Ingatkan Prabowo, Universitas Republik Indonesia Jangan Jadi Wadah Orang-orang Tertentu

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Universitas Republik Indonesia (URI) mulai menuai perhatian dari berbagai kalangan.

Salah satunya datang dari pemerhati politik, Dimar Sasongko, yang menilai penguatan kualitas calon pemimpin merupakan langkah positif, namun tetap perlu diiringi tata kelola yang jelas dan transparan.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo telah melantik Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur URI dan Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026) kemarin.

Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia.

Gagasan Penguatan SDM Pemimpin Layak Didukung

Menanggapi pembentukan URI, Dimar menyebut pemerintah ingin menghadirkan lembaga pendidikan yang bertujuan menyiapkan calon pemimpin bangsa untuk mengisi berbagai posisi strategis di masa mendatang.

“Pemerintah bikin lembaga pendidikan baru, Universitas Republik Indonesia, buat nyiapin calon pemimpin bangsa ke depan yang bakal ngisi ASN, BUMN, sampai jabatan strategis lain,” ujar Dimar dikutip fajar.co.id, Kamis (23/7/2026).

Ia mengatakan konsep yang diusung disebut mengadopsi model lembaga kepemimpinan di sejumlah negara.

“Modelnya katanya kayak lembaga kepemimpinan di negara lain semacam Prancis,” ucapnya.

Ditekankan Dimar, gagasan memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor kepemimpinan pada dasarnya merupakan langkah yang patut diapresiasi.

“Ide memperkuat SDM pemimpin itu bagus, siapa yang nolak?,” imbuhnya.

Ingatkan soal Anggaran dan Potensi Tumpang Tindih

Meski demikian, Dimar mengingatkan bahwa pembentukan lembaga baru tentu membutuhkan konsekuensi anggaran, struktur organisasi, hingga waktu yang tidak singkat sebelum manfaatnya benar-benar dapat dirasakan.

“Tapi ini lembaga baru, berarti butuh anggaran baru, struktur baru, dan waktu buat kelihatan hasilnya,” tukasnya.

Ia menilai publik berhak mengetahui seperti apa sistem yang akan diterapkan di Universitas Republik Indonesia, termasuk mekanisme penerimaan peserta didik.

“Yang perlu ditanya publik, gimana kurikulumnya, siapa yang berhak masuk, dan gimana biar nggak tumpang tindih sama lembaga pendidikan kepemimpinan yang udah ada kayak Lemhannas atau sekolah kedinasan lain,” terangnya.

Lebih jauh, Dimar menegaskan bahwa tantangan terbesar bukan sekadar membentuk lembaga baru, melainkan memastikan lembaga tersebut benar-benar mampu menjalankan fungsinya secara efektif.