UNHAS, Mandela, Xanana, dan Jejak Perdamaian Dunia

Oleh: Hafid Abbas
Promotor Penganugerahan Doktor Honoris Causa Nelson Mandela di Universitas Hasanuddin (2005)

Fajar.co.id – Selama ini, ukuran universitas berkelas dunia lebih banyak ditentukan oleh indikator akademik: reputasi internasional, kualitas riset, sitasi ilmiah, atau jejaring global. Semua itu penting. Namun, sejarah memperlihatkan bahwa universitas-universitas besar dunia juga dikenang karena pengaruh moralnya terhadap peradaban. Universitas bukan hanya tempat melahirkan pengetahuan, melainkan juga tempat tumbuhnya kepemimpinan yang mampu menyelesaikan konflik, memperjuangkan keadilan, dan memperluas cakrawala kemanusiaan. Dalam perspektif inilah, kontribusi UNHAS layak dibaca sebagai bagian dari diplomasi perdamaian Indonesia kepada dunia.

Dalam pengertian itulah Universitas Hasanuddin (UNHAS) layak dipandang sebagai universitas berkelas dunia. Jejaknya tidak hanya terlihat di ruang kuliah atau laboratorium, melainkan juga dalam upaya mengakhiri konflik, memulihkan martabat manusia, dan membangun perdamaian.

Tidak banyak universitas di dunia yang alumninya berperan penting dalam menyelesaikan tiga konflik besar di negaranya.

Melalui kepemimpinan Muhammad Jusuf Kalla, alumnus UNHAS, Indonesia berhasil membuka jalan damai di Aceh, Poso, dan Maluku—tiga kawasan yang pernah menjadi simbol luka bangsa.

Di Aceh, konflik bersenjata selama hampir tiga dekade nyaris menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir setiap hari jatuh tiga hingga empat korban jiwa, baik dari pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM), TNI-Polri, maupun warga sipil yang tidak berdosa. Ribuan keluarga kehilangan anggota keluarganya, sementara rasa takut menjadi bagian dari keseharian kehidupan masyarakat.

Penderitaan itu mencapai puncaknya ketika tsunami 26 Desember 2004 menewaskan lebih dari 200.000 orang, memaksa lebih dari setengah juta penduduk mengungsi, dan menghancurkan perekonomian Aceh dengan kerugian yang diperkirakan mencapai sekitar USD 7 miliar. Di tengah tragedi kemanusiaan tersebut lahir kesadaran bahwa perang tidak boleh lagi diwariskan kepada generasi berikutnya.

Kesadaran itulah yang melahirkan Perjanjian Helsinki pada 15 Agustus 2005. Sejak itu, darah berhenti mengalir di Aceh. Provinsi yang selama puluhan tahun dikenal karena konflik kini lebih dikenal sebagai contoh keberhasilan penyelesaian konflik melalui dialog politik yang damai. Keberhasilan mediasi tersebut kemudian mengantarkan Martti Ahtisaari sebagai fasilitator dialog damai itu menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada 2008.