Ketika Kemarahan Menjadi Bahasa Negara

Oleh: Kasri Riswadi
(Peneliti Bahasa)

Di tengah tekanan ekonomi dan ketidakpastian global, publik berharap pidato presiden menjadi sumber ketenangan sekaligus arah. Namun, dalam beberapa kesempatan, ruang publik justru disuguhi nada tinggi, gebrak podium, dan sindiran terhadap para pengkritik.

Alih-alih menghadirkan rasa aman, komunikasi semacam ini kerap memperlebar jarak emosional antara pemerintah dan masyarakat.

Kritik yang meminta Presiden Prabowo Subianto mengurangi porsi pidato spontan sebenarnya bukan sekadar soal etika komunikasi. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana kekuasaan mengelola informasi, memaknai kritik, dan menyapa rakyatnya.

Dalam kajian linguistik, gaya bicara yang spontan, ekspresif, dan meledak-ledak merupakan bagian dari idiolek, yakni ciri kebahasaan khas seseorang. Pada diri Prabowo, gaya ini terbentuk dari pengalaman panjang sebagai figur militer dan elite politik. Di satu sisi, ia menghadirkan kesan autentik dan apa adanya. Namun di sisi lain, ketika gaya personal tersebut bertemu dengan lingkungan kekuasaan yang minim koreksi, ia berpotensi menjadi sumber masalah komunikasi publik.

Ketika Informasi Tersaring
Salah satu tantangan terbesar dalam pemerintahan modern adalah memastikan pemimpin memperoleh gambaran realitas yang utuh. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar pula risiko ia menerima informasi yang telah diseleksi, disederhanakan, bahkan didistorsi.

Di sekitar pusat kekuasaan selalu ada kecenderungan menghadirkan informasi yang menyenangkan telinga pemimpin. Kritik diterjemahkan sebagai serangan, sementara ketidakpuasan publik dibaca sebagai ancaman politik. Akibatnya, pemimpin dapat terjebak dalam ruang gema yang terus mengonfirmasi pandangannya sendiri.

Norman Fairclough dalam Analisis Wacana Kritis mengingatkan bahwa ucapan seorang pemimpin tidak pernah lahir dari ruang hampa. Cara seseorang berbicara dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan informasi yang mengitarinya. Jika seorang presiden terus-menerus menerima narasi bahwa pemerintah sedang “diserang” atau “dijegal”, maka respons yang muncul cenderung defensif dan konfrontatif.

Di sinilah terjadi patahan konteks. Presiden merasa sedang membela kebijakan pemerintah, sementara masyarakat yang bergulat dengan harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, dan daya beli justru menangkap pidato tersebut sebagai kemarahan yang tidak relevan dengan persoalan mereka.

Akibatnya, komunikasi kehilangan fungsi empatiknya. Bahasa yang seharusnya menjadi jembatan berubah menjadi tembok pemisah.