Tantangan Berat Rumah Produksi Film Daerah, DPR RI Usul Bangun 1.000 Bioskop Desa

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA – Industri perfilman nasional dinilai masih menghadapi tantangan besar, terutama bagi rumah produksi film berskala kecil di daerah. Salah satu persoalan utama adalah terbatasnya akses penayangan di jaringan bioskop nasional.

Melihat kondisi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengusulkan pembangunan 1.000 layar bioskop desa yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.

Usulan itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Rahmawati, dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Rahmawati menilai pemerintah perlu menyiapkan insentif fiskal bagi rumah produksi kecil dan daerah agar industri perfilman nasional dapat tumbuh lebih merata.

“Mungkin lintas mitra siapkan insentif fiskal untuk PH-PH kecil dan daerah, serta alokasikan anggaran 1.000 layar bioskop desa dari APBN 2027. Ini saran biar PH kecil itu bisa hidup,” katanya dikutip dari laman desa.nu.

Menurutnya, rumah produksi kecil di daerah masih kesulitan memasarkan karya karena minimnya akses ke jaringan bioskop yang sudah ada saat ini.

Kondisi tersebut dinilai menghambat perkembangan film-film yang mengangkat potensi lokal serta budaya daerah.

Dalam forum yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai NasDem, Rico Sia, mendorong pelaku industri film untuk membangun komunikasi lebih awal dengan pengelola bioskop atau exhibitor sebelum proses produksi dimulai.

“Coba duduk diskusi dengan para exhibitor sebelum kita bikin film, menyampaikan gagasan kita, memberitahukan apa yang kita mau buat, minta masukan dari dia,” ujarnya.

“Dengan demikian, kita sudah memenangkan satu poin bahwa dia memasukkan apa yang dia inginkan di dalam yang kita mau bikin,” sambungnya.

Tantangan Distribusi Film Masih Besar

Perwakilan rumah produksi Black & White Pictures juga menyampaikan bahwa akses komunikasi dengan pengelola bioskop masih menjadi tantangan besar, khususnya bagi rumah produksi kecil.

Akibatnya, peluang penayangan film dinilai belum sepenuhnya merata di berbagai daerah.

Selain membahas distribusi film, Komisi VII DPR RI juga menerima usulan penyempurnaan regulasi perfilman nasional.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Andhika Satya Wisastho, menilai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman sudah perlu disesuaikan dengan perkembangan industri saat ini.

“Saya kira kondisi di 2009 dan di 2026 ini sudah amat sangat berbeda tentang perfilman di Indonesia. Saat ini saya mengusulkan kalau memungkinkan ke depan Komisi VII juga bisa mengadakan revisi undang-undang terkait perfilman,” katanya.