Anthony Budiawan Bongkar Masalah Kabinet Gemuk Prabowo, Singgung Kartelisasi Kekuasaan hingga Distribusi Rente

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Prof Anthony Budiawan, menyebut bahwa persoalan struktural dalam tata kelola kekuasaan tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengganti pejabat atau merombak kabinet.

Dikatakan Anthony, persoalan pemerintahan berkaitan dengan sejumlah mekanisme yang saling menguatkan, mulai dari kartelisasi kekuasaan, distribusi rente ekonomi, hingga penundukan hukum.

Pandangan tersebut berkaitan dengan perdebatan mengenai efektivitas kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berukuran besar.

Sementara berbagai persoalan, termasuk penanganan bencana di Sumatera dan Nusa Tenggara Timur (NTT) serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla), masih menjadi perhatian publik.

Anthony menekankan, persoalan mendasar bukan semata-mata terletak pada perilaku seorang pejabat, melainkan pada struktur politik dan ekonomi yang memungkinkan pola kekuasaan terus berulang.

“Proses tersebut bekerja melalui tiga mekanisme yang saling memperkuat, kartelisasi kekuasaan, distribusi rente, dan penundukan hukum,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Minggu (25/10/2026).

Kartelisasi Kekuasaan dan Pembagian Kendali Negara

Anthony menjelaskan, kartelisasi kekuasaan berawal dari dominasi elite partai dalam menentukan pencalonan politik serta ketergantungan kandidat terhadap dukungan pembiayaan.

Kondisi tersebut, menurutnya, membuat calon membutuhkan persetujuan elite partai dan dukungan pemodal untuk mengikuti sekaligus membiayai pemilu.

“Ketergantungan itu melahirkan utang kebijakan. Setelah pemilu, koalisi besar membagi jabatan dan memperluas kendali atas parlemen, anggaran, kebijakan, serta pengisian jabatan strategis,” tukasnya.

Ia menyebut struktur tersebut sebagai partitokrasi, yakni keadaan ketika elite partai memiliki kendali besar atas akses menuju kekuasaan dan proses pengambilan keputusan negara.

Dalam kerangka itu, pembentukan koalisi besar bukan hanya menyangkut pembagian kursi kabinet.

Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana kekuasaan politik, pengawasan parlemen, anggaran, dan jabatan strategis dikelola.

Anthony menekankan, pergantian pejabat tidak otomatis memutus struktur tersebut apabila mekanisme yang menopang distribusi kekuasaan tetap berjalan.

Distribusi Rente Tidak Hanya Melalui Korupsi

Mekanisme kedua yang disentil Anthony adalah distribusi rente, yakni pemanfaatan akses terhadap kekuasaan untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Baginya, rente tidak hanya berpindah melalui tindak pidana korupsi, tetapi juga dapat muncul melalui kebijakan dan keputusan negara yang menguntungkan kelompok tertentu.