Bergantung pada Posisi Gibran, Anthony Budiawan Bilang Dinasti Politik Jokowi Sudah Tamat

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Prof Anthony Budiawan, menyebut perjalanan politik Presiden ke-7 RI Jokowi bersama keluarganya berada di titik krusial setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan yang diajukan Prof Denny Indrayana dan kawan-kawan mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Anthony melihat, polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran dapat berdampak besar terhadap keberlanjutan karier politik keluarga Jokowi.

Ia bahkan menilai Gibran menjadi salah satu tumpuan utama dalam bangunan politik keluarga tersebut.

Menurut Anthony, apabila Gibran kehilangan jabatannya, hal itu akan mengubah peta politik keluarga Jokowi dan mempersempit peluang mereka untuk melanjutkan pengaruh politik melalui kontestasi pemilihan presiden (Pilpres).

“Seluruh bangunan politik Jokowi rapuh, semu, manipulatif dan penuh kebohongan. Politik Jokowi saat ini bergantung pada satu anak tangga, Gibran,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Rabu (14/10/2026).

Putusan MK soal Gibran Jadi Alasan Krusial

Anthony mengaitkan putusan MK mengenai perkara yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pihak dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran.

Ia menafsirkan putusan tersebut sebagai persoalan serius bagi legitimasi politik Gibran.

Anthony juga mengeklaim bahwa ijazah SMA Gibran tidak dapat ditunjukkan secara nyata, sehingga menurutnya menimbulkan pertanyaan mengenai pemenuhan syarat pencalonan wakil presiden.

“Mahkamah Konstitusi menyatakan ijazah SMA Gibran tidak dapat ditunjukkan secara nyata. Artinya, Gibran tidak memiliki ijazah SMA, sehingga pencalonannya bertentangan dengan konstitusi,” tukasnya.

Ia turut menyinggung adanya pihak yang menilai KPU dan Gibran melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk dugaan pemalsuan dokumen.

Sebut Pemberhentian Gibran Bisa Berdampak Besar

Anthony polemik tersebut dapat berujung pada konsekuensi politik yang lebih luas apabila status Gibran terus dipersoalkan.

Ia bahkan memprediksi pemberhentian Gibran hanya tinggal menunggu waktu. Menurutnya, semakin lama persoalan tersebut dibiarkan tanpa kejelasan, semakin besar pula ruang bagi munculnya pertanyaan mengenai persyaratan jabatan dan kemungkinan konsekuensi hukum.

“Tidak ada lagi alasan mempertahankan Gibran di jabatannya. Pemberhentiannya tinggal menunggu waktu,” ucap Anthony.

Ia kemudian menghubungkan kemungkinan berakhirnya jabatan Gibran dengan masa depan politik Jokowi.

“Semakin lama dibiarkan, semakin terbuka bahwa Gibran tidak memenuhi syarat, dan semakin terbuka pula unsur pidananya. Pemberhentian ini hampir pasti terjadi, dan ketika terjadi, manuver politik Jokowi berakhir,” lanjutnya.