Prof Jimly Assihiddiqie soal Proses Pemecatan Purbaya: Perlu UU Etika Bernegara Tersendiri

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Prof Jimly Assihiddiqie angkat suara terkait kritik yang dilontarkan sejumlah pihak terkait pemecatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Salah satu yang jadi sorotan Prof Jimly adalah terkait pemberitahuan kepada Purbaya soal proses pergantiannya sebagai menteri.

Informasi yang berkembang menyebutkan, Purbaya hanya dihubungi melalui telepon untuk memberitahukan tentang proses pergantian dirinya sebagai menteri. Etika kekuasaan yang dipertontonkan inilah yang dikomentari khusus oleh Prof Jimly.

“Etika kekuasaan memang harus ditata dengan baik di negara kita. Perlu UU Etika Bernegara tersendiri,” kata Purbaya dikutip dari unggahan media sosialnya.

Dia lantas mencontohkan cara pemerintah memberitahu Purbaya terkait rencana pergantiannya. Meski reshuffle kabinet tersebut juga ada yang setuju, namun dia menilai caranya tetap kurang etis.

“Sebagai contoh cara Purbaya diberitahu akan diganti, meski banyak yang setuju pergantian ini, tapi caranya memang kurang etis,” sebut Prof Jimly.

Karena itu, dia mengaku cukup memahami kritis tajam sejumlah pihak terhadap pemerintahan Prabowo Subianto terkait proses pemecatan Purbaya sebagai Menkeu tersebut.

“Saya ikut memahami kritik pedas di medsos mengenai caranya itu,” tandasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli turut mengomentari pemencatan Purbaya dari kursi Menkeu. Dia justru menaruh pertanyaan besar terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto tersebut. “Purbaya dipecat atau dikorbankan?” katanya dikutip dari unggahan video di media sosialnya.

Dia lantas menjelaskan peristiwa sebelum pemecatan tersebut dilakukan presiden. Dia menyebut, ada kronologi empat hari untuk memahami Purbaya dipecat.

“Hanya empat hari, jarak antara Menteri Keuangan Purbaya melantik hampir 400 pejabat Kementerian Keuangan pada 10 September, dengan dirinya sendiri dipecat Presiden Prabowo pada 14 September,” kata Guntur Romli.

Peristiwa pelantikan ratusan pejabat Kemenkeu oleh Purbaya yang berjarak empat hari proses pemecatannya itu, sebagai sebuah kejanggalan waktu, dan hal itu menurutnya bukan sekadar kebetulan administratif.

“Itu jejak dari pertarungan yang kalah. Purbaya sendiri mengaku sudah menduga 50-50 kemungkinan dirinya akan diganti. Pengakuan yang menunjukkan ia tahu sesuatu sedang terjadi jauh sebelum kabar resmi pemecatan itu datang,” kata Guntur Romli.

Rotasi ratusan pejabat Kemenkeu itu disebut-sebut memicu gesekan dengan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Sampai-sampai kedua pejabat tingkat dirjen tersebut tidak mengikuti seremoni pelantikan tersebut.