Parlemen Bayangan: Rakyat Berhak Tahu Alasan Pemecatan Mendadak Purbaya

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Pemecatan mendadak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa oleh Presiden Prabowo Subianto terus menjadi buah bibir di tengah masyarakat.

Penggagas Parlemen Bayangan Indonesia Bersatu, Heru Subagia, menilai keputusan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.

Dikatakan Heru, pergantian Menteri Keuangan bukan semata-mata persoalan administratif karena posisi tersebut memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan negara.

Ia memandang, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui alasan, urgensi, serta kepentingan yang melatarbelakangi keputusan tersebut.

“Pemecatan sepihak adalah kewenangan absolute presiden harus dilawan dan dipertanyakan,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Rabu (16/9/2026).

Pemecatan Purbaya Perlu Dibuka Secara Transparan

Heru menilai pemecatan Purbaya telah berkembang menjadi persoalan yang lebih luas karena menyangkut transparansi dalam pengelolaan kebijakan keuangan negara.

“Tidak hanya berhenti dalam Perestiwa biaya tetapi telah menjadi bola liar politik yang menyundul kehausan masyarakat Indonesia menginginkan transparansi dibalik Pemecatan Purbaya yang tidak masuk akal tersebut,” ucapnya.

Ia juga menyinggung cara pemecatan yang menurutnya menunjukkan besarnya kewenangan Presiden dalam menentukan susunan kabinet.

“Prabowo telah menggunakan tangan besi, perintah otoriter hingga hanyaewat saluran telpon bisa semena-mena memecat Purbaya,” tukasnya.

Heru melihat keputusan tersebut tidak dapat dipandang hanya sebagai pergantian pejabat biasa.

“Keputusan politik tersebut bukan sekadar pergantian pembantu presiden secara administratif, mengganti dengan orang baru melainkan menyangkut posisi strategis seorang bendahara negara yang memegang kunci kebijakan fiskal secara menyeluruh dan saat ini Purbaya sedang bekerja dan memegang kunci serta kendali berbagai kebijakan strategis nasional,” imbuhnya.

Menkeu Punya Posisi Strategis

Heru berujar, posisi Menteri Keuangan memiliki karakter khusus karena berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan negara.

“Jadi bukan sebatas loyalitas birokrasi secara vertikal ke presiden tetapi jauh lebih dalam jika Menteri Keuangan adalah simbol kekuatan dan kedaulatan keuangan dan politik Indonesia,” Heru menuturkan.

“Purbaya adalah bendahara negara. Ia memegang kunci kebijakan fiskal yang menyangkut kepentingan nasional, bukan sekadar kepentingan pemerintah,” tambahnya.

Heru kemudian mengaitkan penilaiannya dengan sejumlah kebijakan yang menurutnya menunjukkan keberanian Purbaya dalam mengelola keuangan negara.

“Purbaya mengoreksi turun ke Rp260 triliun, lalu Rp240 triliun, dan kini berpotensi di bawah Rp200 triliun bertujuan demi transparansi dan keseimbangan fiskal,” jelasnya.