Dicopot Prabowo dari Kabinet, Budi Arie Ungkap Reaksi Jokowi dan Gibran

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Mantan Menteri Koperasi sekaligus Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengungkap cerita di balik pergantian dirinya dalam perombakan kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Budi Arie mengatakan keputusan pergantian tersebut sempat menjadi pertanyaan bagi Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keduanya disebut sempat menanyakan alasan dirinya tidak lagi berada di dalam kabinet.

Cerita itu disampaikan Budi Arie saat berbincang dalam podcast Henri Satrio Official dan Rujak Politik Channel.

“Pak Jokowi tanya ke saya, kenapa?” ujar Budi Arie saat menceritakan percakapannya dengan Jokowi.

Menurut Budi Arie, pertanyaan serupa juga sempat disampaikan oleh Gibran. Namun, dia mengaku tidak ingin berspekulasi mengenai alasan di balik keputusan tersebut.

Budi Arie memilih menghormati keputusan Prabowo sebagai presiden. Menurut dia, pengangkatan maupun pemberhentian menteri merupakan bagian dari hak prerogatif presiden.

“Saya bilang, itu hak prerogatif presiden, Pak. Saya hormati hak Pak Presiden,” kata dia.

Mengaku Sudah Legowo

Budi Arie mengatakan dirinya menerima keputusan pergantian tersebut dengan lapang dada. Dia menilai pergantian personel dalam kabinet merupakan bagian dari dinamika pemerintahan.

“Saya juga sudah legowo,” ujarnya.

Menurut Budi Arie, seorang menteri tidak semestinya mempersoalkan keputusan presiden mengenai jabatan yang dipercayakan kepadanya. Hal yang sama berlaku ketika presiden memutuskan untuk mengakhiri masa tugas seorang menteri.

Bagi dia, jabatan di pemerintahan bukan sesuatu yang dapat dimiliki secara permanen. Seorang menteri harus siap ketika diberi tugas dan menerima keputusan ketika tugas tersebut berakhir.

Mengaku Tak Pernah Meminta Jabatan

Budi Arie juga menyinggung perjalanan kariernya di pemerintahan. Dia mengatakan tidak pernah mengajukan permintaan kepada Jokowi untuk mendapatkan posisi tertentu.

Sebelum dipercaya menjadi Menteri Koperasi, Budi Arie pernah menjabat Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Menteri Komunikasi dan Informatika.

Menurut dia, seluruh posisi tersebut merupakan penugasan yang diterimanya, bukan jabatan yang dia minta.

“Tidak ada satu pun kementerian yang saya minta,” kata Budi Arie.

Karena itu, dia memandang jabatan publik sebagai bentuk penugasan yang harus dijalankan selama mendapatkan kepercayaan. Ketika keputusan politik menentukan masa tugas berakhir, kata dia, keputusan tersebut juga harus diterima.

“Yang penting siap tugas saja,” ujar Budi Arie. (Pram/fajar)