Kritik Tajam Pemerintahan Prabowo, Eks Penasihat KPK Desak Evaluasi Total Program MBG

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua, menyampaikan kritik tajam terhadap jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait dengan berbagai persoalan kebijakan publik serta kasus korupsi yang belakangan menyita perhatian publik.

Dalam keterangannya pada kanal YouTube Dialog Topik Berita Rasil, Abdullah Hehamahua menilai bahwasanya pola kepemimpinan nasional saat ini belum menunjukkan empati yang kuat terhadap Tragedi Kemanusiaan dan aspirasi rakyat di tingkat bawah.

Soroti Efisiensi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Salah satu fokus utama kritikan Abdullah adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, pelaksanaan program tersebut di lapangan perlu dievaluasi total secara mendasar karena menimbulkan berbagai masalah, mulai dari keracunan masal yang menimpa anak-anak sekolah hingga dugaan penggelembung modal usaha atau persekongkolan bisnis vendor.

Ia menilai bahwa kebijakan MBG tidak seharusnya disaratkan secara sama rata di seluruh wilayah Indonesia.

“Daerah-daerah seperti Papua, Maluku, atau wilayah 3T (terdepan, terluar, termiskin) memiliki karakteristik dan pola konsumsi pangan lokal yang berbeda. Mengapa tidak menggunakan skema bantuan sosial melalui Kementerian Sosial yang sudah memiliki data akurat?” tegasnya, dikutip fajar.co.id, Sabtu (12/9/2026).

Ia menambahkan bahwa alokasi anggaran pendidikan yang begitu besar terserap untuk MBG justru bertolak belakang dengan klaim efisiensi anggaran. Menurutnya, ketimpangan sangat terlihat ketika penyelenggara atau pengelola program menikmati margin keuntungan besar, sementara kondisi guru honorer di pedalaman masih jauh dari kata layak.

Desak Perubahan Mekanisme Penyaluran MBG

Guna menghindari potensi penyalahgunaan anggaran serta meminimalkan risiko terhadap keselamatan anak didik, Abdullah mengusulkan agar skema MBG diubah secara total:

Pemberdayaan Pangan Lokal: Menyesuaikan menu bantuan dengan makanan pokok daerah setempat (seperti sagu atau keladi di Indonesia Timur) alih-alih memaksakan paket makanan olahan seragam.

Penyaluran Berbasis Bantuan Sosial: Memanfaatkan basis data Kementerian Sosial agar dana bantuan langsung diterima oleh keluarga miskin yang membutuhkan secara tepat sasaran.

Fokus Pada Daerah 3T: Prioritas program dialihkan penuh untuk wilayah-wilayah yang secara statistik memang membutuhkan intervensi gizi mendesak.

Gurita Korupsi Kuota Haji dan Biaya Politik Mahal

Selain persoalan program MBG, mantan petinggi KPK ini turut menyoroti penanganan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji yang menyeret sejumlah nama pejabat publik dan anggota DPR.