Wacana Percepatan Pemilu 2029 Mencuat dari Budi Arie, Adi Prayitno Sebut Jokowi Sedang Cek Ombak

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Wacana percepatan Pemilu 2029 kembali menjadi sorotan setelah Ketua Umum Projo sekaligus mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyampaikan pandangannya mengenai dinamika politik nasional.

Pernyataan tersebut dibahas dalam kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno.

Dalam diskusi itu, muncul perdebatan mengenai kemungkinan percepatan pemilu apabila terjadi kebuntuan politik atau krisis kepercayaan terhadap pemerintahan.

Budi Arie sebelumnya menyebut adanya anomali politik dan perubahan dinamika di tengah masyarakat.

Menurut dia, perkembangan tersebut perlu dibaca secara cermat oleh para pelaku politik untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi.

Namun, Budi Arie menegaskan bahwa pembicaraan mengenai kemungkinan percepatan pemilu bukan merupakan keputusan politik resmi.

Wacana tersebut disebut sebagai bagian dari analisis dan pemetaan terhadap berbagai skenario politik.

Dalam pandangan Budi Arie, membicarakan kemungkinan situasi politik di masa depan merupakan hal yang wajar.

Ia juga menyinggung aspirasi publik, keluhan masyarakat, hingga perlunya evaluasi terhadap jalannya pemerintahan.

Wacana tersebut kemudian mendapat sorotan dari Adi Prayitno.

Pengamat politik itu mengingatkan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial dengan masa jabatan presiden yang secara konstitusional ditetapkan selama lima tahun.

Berbeda dengan sistem parlementer yang memungkinkan pemerintahan berakhir melalui mekanisme politik tertentu ketika kehilangan dukungan, sistem presidensial memiliki mekanisme tersendiri untuk pemberhentian presiden sebelum masa jabatan berakhir.

“Kalau kita asumsikan Bang Budi Arie dari Projo bagian dari Pak Jokowi, bagian dari Gibran, dan mungkin juga dekat dengan PSI, ini juga fenomena oposisi dari dalam,” ujar Adi.

Ia menilai tanda-tanda friksi politik semakin terlihat jelas, meski jalur komunikasi resmi lewat Wakil Presiden semestinya masih terbuka.

“Padahal itu bisa disampaikan secara terbuka lewat Wakil Presiden. Meskipun ini mungkin juga mengonfirmasi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia hari ini tidak 100 persen menjalankan fungsi politiknya.”

Adi juga menyinggung hasil survei per Juli 2026 yang disebutnya menunjukkan mayoritas masyarakat tidak menginginkan presiden terpilih diturunkan di tengah masa jabatan.

Menurutnya, sekitar 67 persen responden menyatakan tidak setuju, sementara dukungan terhadap gagasan tersebut berada di kisaran 14-15 persen.