Budi Arie Bicara Pemilu Bisa Dipercepat Jika Politik Deadlock, Adi Prayitno Balik Singgung Masa Jabatan Presiden

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA – Mantan Menteri Budi Arie Setiadi membuka wacana percepatan pemilihan umum (Pemilu) sebagai salah satu opsi apabila terjadi kebuntuan atau deadlock politik.

Wacana tersebut disampaikan Budi Arie saat membahas dinamika politik dalam podcast bersama Akbar Faizal dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, 3 September 2026.

Budi Arie mengatakan berbagai kemungkinan merupakan hal yang lumrah dalam politik. Menurut dia, politik merupakan ruang untuk membicarakan berbagai skenario yang mungkin terjadi.

“Politik itu kan art of possibility. Segala seni kemungkinan kan,” ungkap Budi Arie.

Ia kemudian menyebut percepatan pemilu sebagai salah satu jalan keluar jika terjadi kebuntuan politik. Menurut Budi Arie, penyelesaian terhadap kondisi tersebut tetap harus ditempuh melalui mekanisme demokrasi.

“Jadi kalau terjadi kebuntuuhan manakala kebun politik itu solusinya bukan skenario lain. Skenario politik yang lain. Solusinya adalah pemilu dipercepat,” jelasnya.

Budi Arie juga menolak anggapan bahwa gagasan tersebut otomatis merupakan sesuatu yang inkonstitusional. Ia merujuk pada sejarah politik Indonesia ketika Pemilu 1997 kemudian diikuti pemilu berikutnya pada 1999.

“Dan kita sebagai negara pernah melakukan itu. Di tahun ’97 terus pemilu lagi 99. Jadi bukan membawa barang haram juga,” tambahnya.

Menurut Budi Arie, pemikiran mengenai skenario tersebut muncul setelah melihat sejumlah variabel yang dinilai tidak biasa dalam dinamika politik. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai bagian dari apa yang disebutnya sebagai “patahan sejarah.”

Meski demikian, Budi Arie menegaskan wacana tersebut merupakan analisis pribadinya. Penegasan itu disampaikan karena dirinya merupakan Ketua Umum Projo dan selama ini identik dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

“Begini kan saya sudah jelaskan itu pernyataan dan analisa saya pribadi, tidak ada kait-kait dengan Pak Jokowi dan itu bukan sikap resmi semua kawan-kawan,” tegasnya.

Adi Prayitno Beri Pandangan Berbeda

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno memberikan pandangan berbeda mengenai kemungkinan perubahan kekuasaan sebelum masa jabatan presiden berakhir.

Menurut Adi, sistem presidensialisme yang berlaku di Indonesia menempatkan presiden terpilih dalam masa jabatan yang tidak dapat dihentikan begitu saja hanya karena muncul ketidakpuasan politik.

“Dalam sistem presidensialisme maka presiden terpilih itu haram hukumnya diturunkan di tengah jalan,” ujar Adi.

Ia mengatakan ketidakpuasan terhadap pemerintah seharusnya disalurkan melalui mekanisme demokrasi pada pemilu berikutnya.