Usai Budi Arie Singgung ‘Percepatan’, Denny Indrayana Sebut Jabatan Wapres Gibran Tinggal Hitungan Hari

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Pernyataan mantan Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi soal kemungkinan terjadinya ‘percepatan’ sebelum 2029 masing-masing terngiang-ngiang di benak publik.

Tidak lama setelah pernyataan tersebut ramai diperbincangkan, mantan Wamenkumham Denny Indrayana menyampaikan pernyataan mengenai masa depan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Denny bahkan menyebut masa jabatan Gibran sebagai Wapres tinggal menghitung hari.

Ia mengaitkannya dengan rencana permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa syarat pendidikan calon Wakil Presiden.

Denny: Pemecatan Gibran Tinggal Menghitung Hari

Blak-blakan, Denny menyebut kemungkinan Gibran diberhentikan dari posisi Wakil Presiden apabila permohonan yang akan diajukan ke MK diterima dan diputus sesuai argumentasi hukum yang dia sampaikan.

“Pemecatan Gibran tinggal menghitung hari,” ujar Denny, dikutip fajar.co.id, Jumat (4/9/2026).

Denny kemudian mempertanyakan alasan MK perlu menerima permohonan terkait sengketa syarat pendidikan calon Wakil Presiden Gibran.

“Simak pembahasannya dan dukung permohonan yang akan diajukan ke MK insya Allah minggu depan,” tukasnya.

Denny Singgung Proses Persidangan di MK

Denny menyebut apabila permohonan tersebut diterima oleh MK, proses persidangannya disebut dapat berlangsung selama 14 hari.

“Kalau diterima ada waktu 14 hari sidang, dan memutuskan apakah Gibran tetap jadi Wakil Presiden atau diberhentikan,” tukasnya.

Budi Arie Singgung ‘Percepatan’ Sebelum 2029

Sebelumnya, Budi Arie dalam sebuah acara menyinggung kemungkinan terjadinya sesuatu yang disebutnya sebagai ‘percepatan’ sebelum 2029.

Tidak diketahui secara pasti kapan dan dalam konteks apa acara tersebut berlangsung.

Namun, potongan pernyataan Budi Arie kemudian mendapat perhatian setelah beredar luas di media sosial.

Pernyataan itu memunculkan beragam asumsi di ruang publik. Salah satunya adalah spekulasi mengenai kemungkinan terjadinya perubahan politik sebelum 2029.

Namun, Budi Arie tidak secara eksplisit menyebut bahwa ‘percepatan’ yang dimaksud berkaitan dengan pergantian Presiden maupun Wakil Presiden.

Budi Arie Klaim Sudah Mendapat Izin Jokowi

Dalam potongan pernyataan tersebut, Budi Arie juga mengatakan dirinya telah mendapat izin dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan pandangannya.

Ia kemudian mengungkapkan instingnya mengenai kemungkinan perubahan yang berlangsung lebih cepat dari perkiraan.

“Saya ingin sampaikan, dan saya sudah diizinkan Pak Jokowi. Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?,” tukasnya.