Mendikbud Kabinet Bayangan soal Santri di Sidoarjo Keracunan MBG: Pihak yang Wajib Marah Adalah PBNU

PORTALUTAMA.NET,JAKARTA — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Kabinet Bayangan Iman Zanatul Haeri menyoroti sikap Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) terkait keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Keracunan MBG diketahui menimpa 567 santri di Ponpes Manbaul Hikam, Sidoarjo, Jawa Timur pada 2 September 2026.

Namun hingga 10 jam berita keracunan mencuat, Iman melihat tak ada sikap tegad dari PBNU.

“Sudah 10 Jam berita keracunan santri karena MBG, kok gak ada berita kecaman dari PBNU,” kata Iman dikutip dari unggahannya di X, Jumat (4/8/2026).

Menurut Iman, PBNU mestinya jadi pihak yang wajib marah.

“Pihak yang wajib marah jika santri di negeri ini keracunan MBG adalah PBNU,” terangnya.

Keracunan MBG di Sidoarjo

Jumlah santri keracunan MBG diketahui terus bertambah. Ada yang menyebut angkanya sudah mencapai 748 orang.

Badan Gizi Nasional (BGN) disebut telah melakukan sejumlah langkah, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak pondok pesantren yang terdampak.

“Langkah-langkah yang telah diambil oleh Badan Gizi Nasional adalah Pimpinan BGN telah melakukan komunikasi secara intensif dengan kepala daerah kemudian pimpinan Pondok Pesantren MA dan MTs Manbaul Hikam,” ujarnya.

BGN juga melakukan investigasi bersama Dinas Kesehatan untuk mengetahui penyebab pasti insiden keracunan tersebut.

“Kemudian melakukan tindakan internal berupa, investigasi bersama Dinas Kesehatan terkait untuk mendalami penyebab pasti keracunan ini. Hasil investigasi akan kami umumkan segera setelah selesai,” jelasnya.

Selain investigasi, BGN menjatuhkan sanksi terhadap SPPG Kalitengah. Sanksi yang diberikan berupa penghentian sementara atau suspend kategori berat selama 30 hari. Tak hanya memberikan sanksi kepada SPPG, BGN juga mengusulkan pencopotan kepala SPPG tersebut sebagai bagian dari tindak lanjut atas insiden yang terjadi.

“Kemudian kami mengusulkan kepada Kepala SPPG tersebut untuk dilakukan pencopotan sekaligus pergantian,” tegasnya. Saat ini, BGN menyatakan penanganan warga yang masih menjalani perawatan menjadi prioritas utama. Pemerintah memastikan proses penyelamatan dan pemulihan kesehatan para korban menjadi fokus setelah insiden tersebut.
(Arya/Fajar)