Kader PDIP: Budi Arie dan PSI itu Satu Kolam

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Polemik pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan perubahan dinamika politik sebelum 2029 terus bergulir.

Pernyataan Budi Arie menjadi sorotan setelah video dirinya berbicara di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Budi Arie menyebut memiliki firasat bahwa situasi politik bisa bergerak lebih cepat dari Pemilu 2029.

Polemik itu kemudian menyeret nama Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai tersebut menegaskan bahwa Budi Arie bukan bagian dari struktur PSI dan meminta agar namanya tidak dikaitkan dengan pernyataan maupun aktivitas Budi Arie.

Sikap PSI tersebut mendapat respons dari pegiat media sosial Jhon Sitorus.

Jhon menilai PSI tidak seharusnya mengambil jarak dari Budi Arie setelah pernyataan mengenai kemungkinan percepatan politik tersebut menimbulkan polemik.

Ia menyebut hubungan politik antara Budi Arie, PSI, dan lingkaran Jokowi tidak bisa begitu saja dilepaskan.

“Jangan lempar batu sembunyi tangan kalian,” ujar Jhon, dikutip fajar.co.id, Kamis (27/8/2026).

Jhon bahkan menyebut Budi Arie dan PSI berada dalam “satu kolam” politik yang sama.

“Budi Arie dan PSI itu satu kolam, di kolamnya termul Jokowi family di Solo,” katanya.

Menurut Jhon, PSI tidak seharusnya baru mengambil jarak ketika muncul kontroversi. Ia menilai kedekatan politik seharusnya juga diakui ketika situasinya menguntungkan.

“Jangan karena blunder kalian ngaku-ngaku bukan bagian dari kelompok kalian, giliran happy-happy kalian jilat menjilat di rumah Jokowi,” ujar Jhon.

Jhon kemudian mengaitkan sikap politik tersebut dengan keberadaan sejumlah kader atau tokoh yang dekat dengan pemerintahan.

Ia menduga ada kekhawatiran kehilangan posisi politik jika hubungan dengan lingkaran tertentu terganggu.

“Kalian hanya takut kursi kalian dicopot satu-satu terutama Raja Juli yang gagal menangani Karhutla sampai Presiden turun meninjau ke kebun warga,” kata Jhon.

Pernyataan tersebut merupakan kritik Jhon terhadap PSI dan pihak-pihak yang dinilainya memiliki kedekatan politik dengan Jokowi.

Di sisi lain, PSI melalui Ketua DPP Bidang Litbang Dedek Prayudi justru mengkritik pernyataan Budi Arie.

Dedek menilai pembicaraan mengenai kemungkinan pergantian pemerintahan atau percepatan siklus politik sebelum 2029 tidak sejalan dengan prinsip PSI.

“Presiden yang telah dipilih melalui proses demokratis harus diberikan kesempatan hingga akhir masa jabatan,” kata Dedek. Ia menyebut pernyataan mengenai kemungkinan pergantian pemerintahan di tengah jalan tidak sesuai dengan pendirian dasar PSI.