GMTD Klaim Jadi Pembayar Pajak Besar, DPRD Makassar Singgung Penataan Ruang dan Perizinan

PORTALUTAMA.NET, MAKASSAR — Penyertaan modal Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) kembali menjadi sorotan DPRD Kota Makassar.

Anggota DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad, menilai penyertaan modal pemerintah yang hingga akhir 2025 mencapai sekitar Rp3,3 miliar perlu dievaluasi agar memberikan manfaat yang lebih nyata bagi daerah dan masyarakat.

Menurut Ray, sorotan tersebut bukan berarti DPRD ingin menekan pihak GMTD. Namun, sebagai lembaga pengawasan, DPRD berkepentingan memastikan kerja sama dan penyertaan modal pemerintah berjalan sesuai kesepakatan serta memberikan kontribusi optimal bagi Kota Makassar.

“GMTD adalah salah satu perusahaan yang punya rekam jejak begitu besar dalam memberikan pengaruh terhadap pengembangan infrastruktur di Kota Makassar,” kata Ray.

Ia menilai perkembangan kawasan yang dikelola GMTD di Tanjung Bunga menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi dan pembangunan yang berlangsung di wilayah tersebut.

Karena itu, Ray berharap keberadaan GMTD tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan kawasan, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemerintah dan masyarakat Kota Makassar.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Ray adalah besaran dividen yang diterima pemerintah kota.

Ia menyebut mekanisme kerja sama antara Pemkot Makassar dan GMTD, termasuk terkait persentase pembagian dividen, seharusnya sudah memiliki dasar dan kesepakatan yang jelas.

Namun, Ray menilai besaran dividen yang diterima pemerintah belum mencerminkan nilai aktivitas ekonomi yang berkembang di kawasan GMTD.

“Dari sisi dividen, memang kami menganggap bahwa dividen yang diberikan oleh GMTD ini tidak sesuai dengan besaran nilai yang bergerak di GMTD itu sendiri,” ujarnya.

Menurut Ray, masyarakat dapat melihat langsung pesatnya pembangunan di kawasan GMTD. Bangunan dan berbagai klaster yang berdiri di kawasan tersebut, kata dia, menunjukkan aktivitas ekonomi yang cukup besar.

“Kalau misalnya besaran dividen yang diserahkan itu kecil, maka kami menganggap bahwa ini tidak sesuai dengan kebutuhan Kota Makassar,” tegasnya.

Ia berharap kontribusi GMTD terhadap Makassar tidak berhenti pada pembangunan fisik kawasan, tetapi juga tercermin dalam peningkatan penerimaan daerah dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

DPRD Singgung Penataan Ruang dan Perizinan

Selain persoalan dividen, Ray juga menyoroti aspek pembangunan dan penataan ruang yang berkaitan dengan aktivitas GMTD.

Ia menilai perusahaan perlu membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah kota, terutama dalam hal perizinan dan penataan ruang.