Sebut KDM Tak Punya Nyali Hadapi Koruptor Kakap, Heru Subagia: Kelompok Ayam Sayur Juga?

PORTALUTAMA.NET, BANDUNG — Usulan “sayembara menangkap koruptor” yang sebelumnya dilontarkan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kini bergeser menjadi ujian atas keberanian politiknya.

Pengamat Politik Heru Subagia menilai, isu tersebut tidak lagi sekadar kritik terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi telah menjadi momentum untuk menguji sejauh mana Dedi Mulyadi berani mengambil sikap ketika persoalan korupsi bersinggungan dengan kekuasaan dan aparat penegak hukum.

“Keberanian Dedi Mulyadi selama ini dalam merespons berbagai persoalan publik semestinya juga ditunjukkan ketika berhadapan dengan persoalan korupsi yang dinilai jauh lebih serius dibanding kejahatan jalanan,” kata Heru Subagia, alumni FISIPOL UGM, kepada Fajar.co.id, Sabtu (8/8/2026).

Nyali Berantas Korupsi Kelas Kakap

Heru menegaskan, pemberantasan korupsi tidak bisa hanya diarahkan kepada pelaku “kelas teri”, sementara korupsi yang merampas uang rakyat dalam jumlah besar justru tidak mendapat perhatian sama.

“Nyali dan keputusan besar Kang Dedi untuk merespons apa yang menjadi kehendak masyarakat, khususnya isu korupsi, saat ini sudah menyangkut penegak hukum itu sendiri sebagai pemain dan juga penerima dari korupsi itu sendiri,” ujarnya.

Menurutnya, warga masih menunggu respons konkret dari Dedi Mulyadi. Hingga saat ini belum ada jawaban tegas dari orang nomor satu di Jawa Barat itu terhadap tantangan yang diajukan.

“Pertanyaannya, apakah KDM berani atau tidak berhadapan dengan koruptor kelas kakap yang nyata-nyata saat ini menjadi perhatian masyarakat, bukan hanya masyarakat Jawa Barat,” kata Heru.

Elektabilitas 35% Harus Ada Bukti

Heru menyoroti posisi Dedi Mulyadi yang tidak hanya sebagai kepala daerah, tetapi juga figur politik dengan elektabilitas tinggi untuk kontestasi nasional.

Berdasarkan data survei SMRC terbaru, elektabilitas Dedi Mulyadi disebut mencapai 35 persen dan dikaitkan dengan peluang menuju Pilpres 2029.

“Angka 35 persen itu tidak semestinya menjadi sekadar modal politik, melainkan harus diikuti tanggung jawab moral dan keberanian mengambil sikap atas persoalan publik,” tegas Heru.

“Apakah KDM mau mempertanggungjawabkan elektabilitas 35 persen sebagai Capres 2029 sebagai bagian tanggung jawab moral politik, etika, dan konsekuensi logis dari kerja-kerja yang mungkin bisa dikatakan sebagai kerja pencitraan?” tambahnya.

Jangan Hanya Sasaran “Kelas Teri”

Heru juga menyoroti ketimpangan penanganan kejahatan. Masyarakat kecil dinilai mudah menjadi sasaran penindakan saat melakukan pencurian atau kejahatan jalanan. Namun berbeda ketika berhadapan dengan korupsi yang melibatkan kekuasaan dan anggaran besar.