Usul Menkeu Kabinet Bayangan Bhima Yudhistira ke Purbaya: Turunkan PPN hingga Alihkan Anggaran MBG dan Kopdes

PORTALUTAMA.NET,MAKASSAR — Menteri Keuangan (Menkeu) dan Tata Kelola Anggaran Kabinet Bayangan, Bhima Yudhistira Adhinegara memberi usul kepada Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Menekankan pentingnya melindungi kelas menengah.

“Jadi buat Pak Purbaya, yang paling penting sekarang ini adalah melindungi kelas menengah,” kata Bhima kepada fajar.co.id di Makassar, Senin (3/8/2026).

Di tengah sulitnya perekonomian saat ini, Bhima menilai kelas menengah paling terdampak. Tapi malah tidak mendapakan stimulus ekonomi.

“Kelas menengah ini makin diburu pajaknya, tapi kelas menengah ini hampir tidak mendapatkan stimulus dari sisi ekonomi, dan kelas menengah yang paling kesulitan dengan 160 ribu PHK (pemutusan hubungan kerja),” ujar Bhima.

Karenanya, Bhima menyarankan adanya stimulus. Dia mengusulkan adanya penurunan Pajak Pertambahan Nilai alias PPN.

“Jadi kelas menengah ini disarankan dibantu, dari sisi pajak pertambahan nilai dari 11 persen ke delapan persen,” terangnya.

Cara tersebut menurutnya bisa membuat ekonomi bergerak. Jika PPN kecil, daya beli akan meningkat.

“Makin kecil PPN, makin masyrakat tergerak buat belanja,” ucap Bhima.

Bhima memberi perhatian pada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sebagai kelas menengah, dia meminta agar pemerintah tak galak pada UMKM.

“Kemudian kelas menengah terutama pelaku UMKM, jangan dikejar-kejar terus pajaknya,” imbuh Bhima.

Bhima mengungkapkan ada alternatif pajak lain. Misalnya pajak progresif terhadap orang kaya.

“Masih banyak opsi pajak orang lain. Pajak orang kaya deh, jangan pajak kelas menengah,” ungkapnya.

Di sisi lain, program pemerintah yang memakan anggaran dengan porsi jumbo, diusulkannya untuk dialihkan. Seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

“Purbaya harus melihat, bahwa program pemerintah yang berdampak ke ekonomi, MBG, Kopdes, itu harus dialihkan,” terangnya.

Anggaran dengan jumlah besar tersebut, menurutnya lebih baik dialihkan untuk program yang bisa langsung menyentuh masyarakat. Misalnya transportasi publik dan bantuan langsung tunai.

“Misalnya kepada bantuan langsung tunai, transportasi publik. Misalnya di Sulawesi Selatan di Makassar, transportasi bisa disumbang dari pergeseran MBG,” paparnya.

“Itu yang menguatkan kelas menengah dan menjaga daya beli,” sambung Bhima.

Daftar Menteri Kabinet Bayangan

Kabinet Bayangan terdiri dari 15 menteri. Mereka berasal dari berbagai latar belakang. Bhima salah satu di antaranya.

Berikut ini daftar menteri kabinet bayangan, beserta jabatan yang dibayangi: